Hasil Sidang Isbat: Puasa Ramadhan 1447 H Dimulai Kamis 19 Februari 2026

Selasa, 17 Februari 2026 - 23:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Agama Nasaruddin saat mengumumkan hasil sidang isbat penetapan 1 Ramadhan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/2/2026) malam.(Foto: Firman/Mercinews.com)

Menteri Agama Nasaruddin saat mengumumkan hasil sidang isbat penetapan 1 Ramadhan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/2/2026) malam.(Foto: Firman/Mercinews.com)

Jakarta, Mercinews.com – Hasil sidang isbat yang digelar pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar setelah pemantauan hilal di berbagai wilayah Indonesia dinyatakan belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan.

Nasaruddin Umar menyampaikan keputusan awal Ramadhan tersebut setelah mempertimbangkan hasil hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026) malam.

Ia menjelaskan, hasil pemantauan hilal belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Dalam kriteria tersebut, tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Menurut data pemantauan, sudut elongasi hilal berada pada kisaran 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik, sehingga belum memenuhi syarat yang ditentukan.

Baca Juga:  Resmi Dibuka, UHAMKA Jadi Tuan Rumah SILAT APIK PTMA ke-5

“Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” kata Nasaruddin.

Sidang isbat dihadiri berbagai unsur, antara lain Komisi VIII DPR RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial, perwakilan organisasi masyarakat Islam, pondok pesantren, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Keterlibatan sejumlah lembaga tersebut mencerminkan pendekatan kolektif dan berbasis keilmuan dalam penetapan awal Ramadhan.

Baca Juga:  Ganas Annar MUI: Lindungi Perempuan dari Jebakan Sindikat Narkoba

Penetapan pemerintah ini berbeda dengan keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada 18 Februari 2026. Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menerapkan prinsip satu hari satu tanggal secara global.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat Islam menyikapi perbedaan awal Ramadhan dengan bijak dan saling menghormati. Menurutnya, perbedaan penetapan awal Ramadhan merupakan hal yang kerap terjadi dan perlu disikapi dengan sikap toleran.(red)

Berita Terkait

Kejagung Pastikan Pertemuan Kajati dan Kapolda untuk Perkuat Hubungan Kelembagaan
Perwakum Dukung Polresta Denpasar Usut Dugaan Oknum Wartawan Minta Uang
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim
Darsuli: Kasus Eks Jampidsus Ujian Integritas Penegak Hukum
Soroti Dinamika Polri dan Kejagung, Ini Saran Alexius Tantrajaya ke Presiden
GMPK Apresiasi Kortastipidkor Polri, Minta Dugaan Korupsi Batu Bara Diusut Tuntas
KOSMAK Minta KPK Ambil Alih Penanganan Dugaan Suap Perkara Sugar Group
Audiensi dengan Wamenko Kumham Imipas, BERSAMA Usulkan Relawan Anti Narkoba di Desa

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 18:18 WIB

Kejagung Pastikan Pertemuan Kajati dan Kapolda untuk Perkuat Hubungan Kelembagaan

Rabu, 15 Juli 2026 - 00:49 WIB

Perwakum Dukung Polresta Denpasar Usut Dugaan Oknum Wartawan Minta Uang

Selasa, 14 Juli 2026 - 19:02 WIB

KPK Geledah Rumah Anggota BPK Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim

Senin, 13 Juli 2026 - 10:12 WIB

Darsuli: Kasus Eks Jampidsus Ujian Integritas Penegak Hukum

Minggu, 12 Juli 2026 - 12:14 WIB

Soroti Dinamika Polri dan Kejagung, Ini Saran Alexius Tantrajaya ke Presiden

Berita Terbaru

Prof. Yolanda Masnita Siagian (Foto: Dok. Pribadi)

Opini

Rebahan yang Ditakuti Negara

Sabtu, 18 Jul 2026 - 12:26 WIB