Don Dasco Layak Jadi Wapres, Apalagi Mendagri

“Ukuran utama seorang tokoh politik bukanlah rumor yang beredar, melainkan rekam jejak, kapasitas, serta kontribusinya dalam menjalankan peran publik. Ketika muncul pandangan bahwa Don Dasco layak menempati jabatan yang lebih tinggi, termasuk sebagai Wapres atau Mendagri, pandangan tersebut merupakan bagian dari diskursus politik yang sah dalam ruang demokrasi.”

Oleh Firdaus, Ketua Umum SMSI Pusat

Berbagai tudingan dan persepsi negatif kerap menghiasi jejak digitalnya. Namun, dalam peta politik nasional, Sufmi Dasco Ahmad tetap menjadi salah satu figur yang diperhitungkan. Di balik dinamika koalisi pemerintahan, namanya kerap disebut memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi dan konsolidasi politik.

Ketika perbincangan politik bergulir dari ruang diskusi hingga kedai kopi, muncul satu pertanyaan yang menarik untuk dibahas: mengapa nama Don Dasco kerap disebut layak mengisi posisi strategis, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri?.

Seorang kawan pernah menyodorkan telepon genggamnya dan meminta saya menelusuri kembali berbagai informasi yang beredar tentang Dasco di ruang digital.

Tuduhan dan opini memang banyak beredar, sebagaimana lazim terjadi terhadap tokoh publik. Namun, dalam dunia politik, tidak semua isu yang beredar berujung pada pembuktian.

Meski demikian, desas-desus politik sering kali menjadi bagian dari dinamika yang menyertai pergeseran konfigurasi kekuasaan. Karena itu, berbagai spekulasi yang muncul tidak bisa begitu saja diabaikan, meskipun tetap harus disikapi secara kritis.

Di lingkungan Partai Gerindra, Dasco bukan sekadar Ketua Harian. Ia merupakan salah satu tokoh yang memiliki posisi strategis dalam struktur partai. Dalam berbagai momentum politik, ia juga kerap tampil sebagai penghubung komunikasi antara partai, parlemen, dan pemerintah.

Dari berbagai diskusi yang berkembang di kalangan pengamat maupun pelaku politik, muncul pandangan bahwa Dasco memiliki kapasitas untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.

Bahkan, ada yang menilai dirinya layak dipertimbangkan untuk posisi Wakil Presiden (Wapres). Jika ukuran yang digunakan adalah pengalaman politik, kemampuan konsolidasi, dan jaringan yang dimiliki, maka jabatan Mendagri tentu bukan sesuatu yang berada di luar jangkauannya.

Penilaian tersebut tidak muncul tanpa alasan

Pertama, dari aspek hukum dan kelembagaan. Pengalamannya di Komisi III DPR serta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberinya pemahaman mengenai sistem hukum dan tata kelola kelembagaan negara.

Kedua, dari sisi struktur partai. Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco memiliki akses langsung terhadap jaringan organisasi partai dari tingkat pusat hingga daerah.

Ketiga, jaringan aktivis. Dalam berbagai kesempatan, Dasco dikenal memiliki hubungan komunikasi dengan beragam kelompok aktivis dan organisasi masyarakat.

Keempat, sektor korporasi. Latar belakangnya di dunia usaha membuatnya memiliki pengalaman dalam pengelolaan organisasi dan manajemen.

Kelima, posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Jabatan tersebut menempatkannya dalam proses pembahasan berbagai kebijakan strategis nasional sekaligus memperluas ruang komunikasi politiknya.

Keenam, media massa. Hubungan komunikatif yang dibangunnya dengan kalangan media menjadi salah satu modal penting dalam menjaga arus komunikasi publik.

Ketujuh, dunia bisnis. Pengalaman profesionalnya di sejumlah perusahaan dan firma hukum menjadi bagian dari modal yang menopang aktivitas politiknya.

Kedelapan, kaderisasi. Dasco dinilai memiliki kemampuan membangun dan mengonsolidasikan jaringan kader muda yang disiapkan untuk menghadapi tantangan kepemimpinan masa depan.

Kesembilan, aspek hukum. Hingga saat ini, berbagai tudingan yang pernah diarahkan kepadanya belum pernah berujung pada status tersangka maupun putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. Dalam negara hukum, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.

Pada akhirnya, ukuran utama seorang tokoh politik bukanlah rumor yang beredar, melainkan rekam jejak, kapasitas, serta kontribusinya dalam menjalankan peran publik.

Karena itu, ketika muncul pandangan bahwa Don Dasco layak menempati jabatan yang lebih tinggi, termasuk sebagai Wapres atau Mendagri, pandangan tersebut merupakan bagian dari diskursus politik yang sah dalam ruang demokrasi.

*Penulis adalah Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis. Seluruh isi dan pandangan yang disampaikan menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mewakili sikap atau pandangan redaksi.