JAKARTA, MERCINEWS.COM – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah meningkatnya gejolak global, mulai dari konflik bersenjata, rivalitas kekuatan besar, hingga krisis kemanusiaan lintas kawasan.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., dalam agenda Refleksi Kebijakan Politik Luar Negeri 2025 dan Outlook Kebijakan Politik Luar Negeri 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Syahrul Aidi menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak hanya dijalankan melalui jalur eksekutif, tetapi juga diperkuat lewat jalur parlemen. Dalam konteks tersebut, BKSAP berperan aktif membangun komunikasi antar-parlemen dunia, memperjuangkan kepentingan nasional, serta mengawal arah kebijakan luar negeri agar tetap sejalan dengan aspirasi rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Diplomasi parlemen merupakan instrumen penting untuk memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global yang semakin kompleks,” ujar Syahrul Aidi.
Dalam refleksi tahun 2025 dan proyeksi kebijakan 2026, BKSAP menyoroti sejumlah isu internasional yang menjadi perhatian utama diplomasi parlemen Indonesia. Isu-isu tersebut antara lain konflik Palestina, Sudan, dan Yaman, serta dinamika kawasan Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor regional, termasuk Uni Emirat Arab (UEA).
BKSAP menegaskan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mendorong penyelesaian damai konflik di Sudan dan Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral. Melalui berbagai forum antar-parlemen, Indonesia terus menyuarakan agenda kemanusiaan dan stabilitas kawasan.
Di kawasan Indo-Pasifik, Syahrul Aidi menilai rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi tantangan nyata bagi implementasi politik luar negeri bebas aktif. Ia menekankan bahwa Indonesia harus tetap membuka ruang kerja sama dengan semua pihak tanpa mengorbankan kemandirian nasional.
“Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan geopolitik. Kita harus menerapkan hedging diplomacy: terbuka bekerja sama, tetapi tidak menjadi alat bagi kepentingan pihak mana pun,” katanya.
Selain isu global, BKSAP juga menekankan bahwa diplomasi luar negeri harus memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya pekerja migran, disebut sebagai salah satu prioritas utama politik luar negeri Indonesia.
Syahrul Aidi menyoroti masih tingginya kerentanan pekerja migran Indonesia terhadap penipuan, perdagangan orang, hingga deportasi paksa. Karena itu, ia mendorong penguatan sistem perlindungan WNI yang lebih cepat, modern, dan berbasis perjanjian bilateral yang kuat.
Tak kalah penting, ancaman perubahan iklim dan kebencanaan turut menjadi perhatian BKSAP. Ia menyinggung banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebagai contoh nyata urgensi climate diplomacy dan humanitarian diplomacy, termasuk pemanfaatan teknologi satelit serta akses pendanaan mitigasi global.
“Diplomasi Indonesia ke depan harus memperkuat posisi sebagai pemimpin Global South, berorientasi pada perlindungan rakyat, serta memastikan kerja sama luar negeri memberi manfaat nyata bagi ketahanan energi, pangan, pertahanan, teknologi, hingga ruang siber,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Syahrul Aidi menegaskan bahwa diplomasi parlemen ke depan akan dijalankan secara lebih tegas, berdampak, dan berorientasi pada hasil.
“Indonesia tidak hanya hadir dalam percaturan global, tetapi harus tampil sebagai negara yang diperhitungkan dan dihormati,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II itu.(red)
