Jakarta, Mercinews.com – Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) mengingatkan Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden (Setpres) agar tidak membiarkan tindakan pencabutan kartu identitas liputan wartawan CNN Indonesia merugikan wibawa Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum AMKI, Tundra Meliala, menilai langkah tersebut dapat menimbulkan kesan negatif terhadap komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi kebebasan pers.
“Kami menyesalkan adanya pencabutan kartu liputan yang diduga dilakukan hanya karena seorang jurnalis melaksanakan tugasnya. Pers berfungsi untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada publik. Jika kerja jurnalistik dibatasi dengan cara seperti ini, maka demokrasi dan keterbukaan informasi bisa terancam,” ujar Tundra Meliala dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
AMKI menekankan bahwa pertanyaan wartawan mengenai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan hal wajar dan justru penting untuk diketahui masyarakat luas.
“Wartawan berhak mengajukan pertanyaan tanpa harus menghadapi intimidasi atau sanksi administratif yang dapat menghambat kerja pers,” katanya.
Pihaknya mendorong BPMI Setpres serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk memberikan penjelasan terbuka terkait pencabutan kartu liputan tersebut. Bila hanya terjadi kesalahpahaman, AMKI meminta agar hak liputan jurnalis televisi swasta tersebut segera dipulihkan.
“Kami berharap pemerintah, khususnya Sekretariat Presiden, menghormati kebebasan pers dan tidak menjadikan pertanyaan kritis sebagai alasan untuk membatasi kerja jurnalistik. Hubungan baik antara pemerintah dan media harus didasari pada keterbukaan, bukan pembatasan,” kata Tundra.
Tundra berpandangan, pencabutan kartu liputan justru berpotensi memantik persoalan baru yang tidak perlu.
“Kita saat ini sedang bangga dan mendukung perjuangan Presiden Prabowo Subianto di kancah internasional. Kita dibuat bangga dengan pidatonya di Sidang Umum PBB. Jangan sampai kebanggaan itu tercoreng hanya karena ada tindakan yang berpotensi membungkam kebebasan pers di dalam negeri,” ujar alumnus Lemhannas PPRA 51 itu.
Ia juga meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kecenderungan untuk membatasi kebebasan pers. Menurutnya, dugaan pencabutan kartu liputan lebih disebabkan oleh tindakan segelintir pihak yang berlaku berlebihan.
Sikap Dewan Pers
Sebelumnya, Dewan Pers menyatakan telah menerima pengaduan terkait pencabutan ID Card reporter CNN Indonesia di Istana Kepresidenan. Dewan Pers mengingatkan agar semua pihak menghormati kebebasan pers.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujar Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam keterangan tertulis di situs resmi Dewan Pers, Minggu (28/9/2025).
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, juga membenarkan pencabutan kartu identitas Pers Istana milik Diana Valencia. Ia menyebut, seorang staf BPMI Setpres mengambil kartu tersebut langsung di kantor pada Sabtu (27/9/2025) malam.
Hingga berita ditayangkan belum ada tanggapan resmi dari BPMI Setpres.(red)
