Mercinews.com – Setelah Rusia ditunjuk menjadi ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, duta besar negara itu untuk PBB menyebut perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin sebagai seruan bodoh.
Dubed Rusia untuk PBB, Vasyly Nebenzya, melontarkan pendapat itu untuk menanggapi perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menangkap Putin yang dituding menculik dan mendeportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia.
“Keputusan Pengadilan Kriminal Internasional selain bodoh juga merupakan keputusan yang tidak sah,” kata Nebenzya seperti dikutip The National News, Selasa (4/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia berujar perintah tersebut “tak berarti apa-apa bagi” Rusia.
Nebenzya berseloroh bahwa pihak-pihak yang mendorong perintah tersebut kemungkinan “menyesal melakukannya.” Menurutnya, perintah itu tak memberikan resolusi apapun bagi konflik yang tengah terjadi.
Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB, James Kariuki, lantas menyatakan ketidaksenangannya. Melalui keterangan tertulis, Kariuki mengatakan Rusia tak punya hak bicara tentang hukum internasional maupun nilai-nilai PBB.
“Ini melancarkan perang agresi terhadap Ukraina, melanggar prinsip paling dasar dari Piagam PBB yakni tidak mengubah perbatasan dengan paksa,” kata Kariuki.
Kariuki juga menambahkan Inggris bakal terus menggunakan posisinya di DK PBB untuk menantang “perang ilegal” Rusia dan mengekspos kampanye “disinformasi” Kremlin.
Nebenzya kembali mengungkit masalah ICC ini setelah Rusia resmi memegang kepresidenan DK PBB pada 1 April lalu. Kepemimpinan itu didapat secara bergilir menurut abjad di antara 15 negara anggotanya.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berang dengan kepresidenan Rusia di DK PBB. Zelensky mengecam penunjukan tersebut sebagai “kebangkrutan total” lembaga itu.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga menyebut kepresidenan Moskow di DK PBB sebagai “lelucon buruk.”
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield juga menyatakan hal serupa dengan menyebut kepemimpinan Rusia adalah “lelucon April Mop.”
Meski begitu, Thomas-Greenfield mengakui bahwa peralihan kursi itu merupakan realitas dan berharap Rusia bisa berlaku profesional.
“Kami berharap mereka akan berperilaku profesional, tapi kami juga mencurigai mereka bakal menggunakan posisinya untuk menyebarkan disinformasi dan untuk mempromosikan agendanya sendiri yang berkaitan dengan Ukraina,” katanya.
Ia kemudian menegaskan, “Kami akan siap untuk menegur mereka setiap saat ketika mereka berusaha melakukan itu.”
Rusia sejauh ini diperkirakan bakal mengadakan dua acara selama masa kepresidenannya. Pertama yaitu debat terbuka mengenai “risiko yang berasal dari pelanggaran perjanjian yang mengatur ekspor senjata dan peralatan militer.”
Agenda ini bakal diikuti debat terbuka tingkat menteri yang dipimpin Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.
Rusia juga merencanakan partisipasi tingkat menteri dalam debat terbuka triwulan soal Timur Tengah yang juga akan dipimpin oleh Lavrov. Nebenzya mengatakan sesi itu bakal fokus pada “stagnasi” permukiman Palestina-Israel. (*)
