Purbaya: Harapan di Tengah Keretakan Anggaran

Di tengah kekisruhan itu, satu nama muncul sebagai pengganti yakni Purbaya Yudhi Sadewa. Ketika mobil dinasnya berhenti di halaman Kementerian Keuangan, seorang staf muda berbisik lirih, “Pak Purbaya itu gayanya santai, tetapi pikirannya rapi.”

Ucapan itu mungkin tepat, atau setidaknya menggambarkan harapan banyak orang. Purbaya datang bukan sebagai teknokrat yang didandani politisasi, melainkan sebagai ekonom yang telah melintasi industri, ruang riset, dan meja kekuasaan selama hampir tiga dekade.

Jika DNA teknokrasi bisa diwariskan, Purbaya membawa setumpuk predikat yang jarang dimiliki satu orang. Ia pernah menjadi Field Engineer Schlumberger (1989-1994), ekonom senior Danareksa (2000-2005), Chief Economist Danareksa (2005-2013), dan Direktur Utama Danareksa Securities (2006-2008).

Ia juga pernah menjabat sebagai Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) pada 2015, staf khusus di Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2020-2025.

Di LPS, ia menjadi salah satu figur yang membangun ulang kepercayaan publik terhadap industri perbankan pascapandemi. Di Danareksa, ia dikenal sebagai ekonom yang tidak alergi pada angka yang getir. Dan di KSP, ia belajar bahwa data sering kali kalah oleh dinamika politik kecuali bila diucapkan dengan ketenangan yang meyakinkan.

Pendidikan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) dan gelar doktor ekonomi dari Purdue University memberinya dua hal, struktur berpikir seorang insinyur dan sensitivitas makroekonomi seorang akademisi. Kombinasi semacam itu langka, dan justru itulah yang membuatnya dipanggil ke ruang krisis hari ini.

Tiga Ribu Triliun Saja Bisa Diselewengkan

Kalimat itu meledak di ruang publik seperti gebrakan meja rapat yang lama ditunggu banyak orang. Di balik gaya bicara koboinya yang ia akui sendiri “harus diperhalus” ketika duduk sebagai Menteri Keuangan ada fakta pahit yang selama ini hanya dibicarakan di ruang-ruang teknis, kebocoran anggaran tidak lagi dalam ukuran liter, melainkan kubik.

Dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketika Rocky Gerung menyebutnya “kasir”, Purbaya menjawab dengan senyum datar. Ia tidak defensif. Tidak juga membalas. “Saya memang blak-blakan,” katanya, “tetapi angka tidak pernah bohong.”

Kalimat sederhana itu, dalam dunia fiskal, bisa terasa seperti pengakuan iman.

Kebijakan Awal: Menggoyang Pohon-pohon Besar

Tidak perlu menunggu lama untuk melihat arah langkahnya. Ia menempatkan dana Rp200 triliun di bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuannya: membuka keran kredit, mendorong sektor riil, dan menyulut mesin pertumbuhan.

Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah uang itu akan bergerak atau sekadar menjadi angka tidur di neraca perbankan?.

Ia kemudian memotong transfer ke daerah pada 2026. Alasannya: salah kelola dan dugaan penyelewengan.

Langkah ini berani, bahkan berisiko.
Transfer daerah adalah “urat nadi politik lokal”. Tetapi ketegasan kadang menjadi obat pahit yang dibutuhkan arsitektur fiskal.

Berikutnya, ia menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang Kereta Cepat Whoosh. “Utang itu BUMN yang tanggung,” ujarnya.

Proyek senilai sekitar Rp120 triliun ini kerap menjadi “gajah putih” yang dibungkus narasi nasionalisme. Purbaya memotongnya dengan satu kalimat teknis: APBN bukan penyapu jejak kesalahan korporasi.

Langkah ini tidak populer, tetapi membangun sinyal kedisiplinan fiskal yang lama hilang.

Belum berhenti, Purbaya kemudian mempertimbangkan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sekilas terdengar populis. Namun bila daya beli melemah, pemulihan ekonomi bisa tersendat. Masalahnya, ruang fiskal Indonesia tidak lagi seluas era sebelum pandemi.

Tiga Luka Lama yang Harus Ia Jahit

Di banyak kesempatan, Presiden Prabowo menuntut pertumbuhan 6 persen. Namun Purbaya sedang berjalan di antara tiga kawah finansial:

Ketidakpuasan rakyat soal keadilan anggaran.
Kemarahan soal gaji pejabat bukan sekadar masalah nominal; itu simbol ketidaksetaraan kesempatan.
Utang negara yang mendekati Rp8.000 triliun.
Retorika “utang bisa dibayar” harus dibuktikan dengan strategi penerimaan, bukan sekadar optimisme.
Belanja negara yang semakin tidak efisien.
Dari bantuan sosial, belanja barang, hingga proyek infrastruktur yang tumpang tindih ini medan tempur utama seorang Menteri Keuangan.

Lalu, Mengapa Kita Masih Bisa Menaruh Harapan?

Harapan bukan soal sentimental, bukan soal menyukai gaya humornya, dan bukan karena survei menempatkannya sebagai menteri favorit.

Harapan ada karena beberapa hal:

Ia teknokrat yang pernah memegang risiko sistemik. Tidak semua ekonom pernah memimpin LPS, lembaga yang harus bertindak cepat ketika bank jatuh.
Ia memiliki keberanian politik yang tidak lazim: menolak beban APBN untuk proyek besar merupakan preseden penting.
Ia paham bahwa pertumbuhan tanpa keadilan adalah bom waktu. Pemotongan transfer daerah, bila dikawal dengan benar, adalah sinyal bahwa efisiensi tidak boleh menjadi wacana kosong.
Ia tidak mudah terpesona narasi “lembaga internasional”. Sikap skeptis terhadap IMF atau investor asing menunjukkan kepercayaan diri sekaligus kehati-hatian.
Ia sadar akan beban historis yang sedang ia pikul. Menteri keuangan tidak hanya mengurus angka, tetapi juga rasa keadilan rakyat yang terkoyak.

Ruang Anggaran yang Retak dan Kesempatan yang Tipis

Indonesia sedang berjalan di atas batu pijakan fiskal yang retak-retak. Setiap langkah salah bisa mengirim negara ini ke arah spiral yang lebih dalam. Namun setiap langkah berani yang tepat bisa membangun fondasi baru.

Purbaya bukan pahlawan. Ia bukan antihero. Ia hanya teknokrat yang sedang ditempatkan di persimpangan sejarah.

Apakah Purbaya akan sukses?. Masih terlalu dini. Namun dalam ruang gelap fiskal saat ini, ia membawa seberkas lampu kecil, keberanian untuk menyentuh area-area yang selama ini terlalu nyaman.

Dan mungkin, dari sanalah perjalanan panjang pembenahan anggaran bisa dimulai.

*Penulis adalah Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat dan alumnus Lemhannas RI Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 51.

Disclaimer: Seluruh opini dalam artikel ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis