MERCINEWS.COM – PTPN menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) guna mendukung relokasi warga terdampak banjir bandang di Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh. Penyediaan lahan ini menjadi bagian penting dari percepatan pemulihan pascabencana, sekaligus upaya memindahkan warga dari kawasan rawan banjir ke lokasi yang lebih aman.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Aceh Tamiang, kepastian lokasi huntara menguat setelah areal perkebunan milik PTPN disiapkan untuk mendukung proses relokasi. Langkah tersebut dinilai membuka jalan bagi percepatan pemindahan warga dari permukiman lama yang rusak berat, tidak lagi layak huni, atau bahkan hilang tersapu banjir bandang beserta material lumpur.
Sejak akhir November lalu, dukungan penanganan bencana juga terus menjangkau wilayah terdampak lainnya. Bantuan logistik, pengerahan alat berat, hingga penanganan pengungsi telah menjangkau sedikitnya 15 kabupaten dan kota di Sumut dan Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, pemerintah daerah menetapkan relokasi sebagai solusi jangka menengah bagi warga yang selama ini bermukim di bantaran Sungai Batang Toru. Kawasan tersebut mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang dan dinilai berisiko tinggi apabila kembali dihuni.
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengatakan, relokasi akan memanfaatkan lahan perkebunan milik PTPN IV yang berada di wilayah setempat. Luas lahan yang disiapkan mencapai lebih dari lima hektare dan diperkirakan dapat menampung sekitar 227 kepala keluarga.
“Insya Allah akan segera dibangun hunian bagi warga di daerah aliran Sungai Batang Toru yang sudah tidak layak lagi dihuni. Kami berharap proses administrasi dan teknis dapat berjalan cepat karena kebutuhan warga sangat mendesak,” ujar Gus Irawan saat meninjau lokasi calon huntara.
Selain penyediaan lahan, ia juga mengapresiasi langkah PTPN IV yang meminjamkan rumah dinas karyawan yang kosong untuk ditempati sementara oleh warga terdampak, sembari menunggu pembangunan huntara rampung.
Aceh Tamiang
Dukungan serupa disampaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menilai koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan perusahaan perkebunan negara, membuat distribusi bantuan pada masa tanggap darurat berjalan relatif lancar.
“PTPN IV termasuk yang paling awal masuk membantu masyarakat kami di Aceh Tamiang. Mereka bergerak cepat meskipun akses menuju lokasi terdampak cukup sulit,” kata Armia.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat hingga seluruh tahapan pemulihan pascabencana dapat diselesaikan.
Permintaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atas pemanfaatan sebidang lahan yang dikelola Regional VI PTPN IV yang merupakan aset PTPN I juga mendapat dukungan dari Danantara dan PTPN sebagai bagian dari solusi relokasi warga.
Fokus Huntara dan Layanan Dasar
Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, saat berkunjung ke Aceh Tamiang, menegaskan bahwa PTPN akan menyediakan lahan untuk hunian sementara sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Namun, ia mengingatkan pentingnya penetapan lokasi hunian tetap sejak tahap awal pemulihan.
“Selain kebutuhan makanan, air bersih, dan pakaian, pemulihan fasilitas umum seperti puskesmas dan rumah sakit juga harus menjadi perhatian. Tidak hanya huntara, lokasi hunian tetap perlu segera ditentukan,” ujarnya.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyatakan dukungan PTPN terhadap pemerintah daerah tidak berhenti pada penanganan darurat. Kesiapan lahan relokasi untuk pembangunan huntara terus dipercepat dan ditargetkan siap untuk pelaksanaan peletakan batu pertama dalam waktu dekat.
“Prioritas kami adalah memastikan warga dapat segera menempati hunian sementara yang aman dan layak, sebelum memasuki tahap penataan kawasan hunian tetap,” kata Jatmiko.
Pemerintah daerah memperkirakan proses pemulihan pascabencana di Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat masih membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, dengan dukungan lintas instansi yang terus berjalan, harapan agar warga dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih aman dan stabil mulai terlihat semakin nyata.(red)
