Mercinews.com – Pemerintah Inggris menolak menantang yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Hal tersebut dilaporkan oleh perwakilan kepala pemerintahan Inggris, Keir Starmer, seperti dikutip surat kabar The Guardian. Pada jumat 26 juli.
“Dalam hal dibawa ke pengadilan, ini adalah usulan dari pemerintahan sebelumnya yang tidak diajukan sebelum pemilihan [parlemen Inggris] pada tanggal 4 Juli. Saya dapat memastikan bahwa pemerintah [saat ini] tidak akan mengikuti garis ini sesuai dengan keinginan kami. posisi lama bahwa ini adalah masalah yang harus diputuskan oleh pengadilan,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada tanggal 20 Mei, jaksa ICC Karim Khan meminta surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant. Menurutnya, jaksa telah mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan mereka bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukan di Jalur Gaza sejak 8 Oktober 2023.
Pada akhir Juni, The Jerusalem Post melaporkan bahwa ICC, sebagai bagian dari proses pra-persidangan, telah menunda keputusan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Galant setelah Inggris, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Rishi Sunak, mengajukan amicus curiae brief. bertentangan dengan jurisdiksi pengadilan dalam hal tersebut. Hasilnya, pengadilan tidak hanya mengabulkan permintaan London untuk campur tangan dalam persidangan, namun juga memberikan hak kepada negara lain untuk menyatakan sikapnya dalam kasus ini.
Seperti yang diungkapkan The Guardian, keputusan pemerintahan Starmer yang baru meningkatkan kemungkinan bahwa ICC akan mengabulkan permintaan Khan.
Menurutnya, Israel dan Amerika mendesak London untuk tidak membatalkan keberatan mereka, karena percaya bahwa penuntutan terhadap Netanyahu dapat berdampak negatif terhadap penyelesaian konflik Palestina-Israel secara damai.
Surat kabar tersebut mencatat bahwa dalam waktu dekat, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy juga mungkin mengumumkan larangan penjualan senjata ofensif ke Israel.
Berbicara pada tanggal 19 Juli di House of Commons Parlemen Inggris, dia mengatakan bahwa London akan melanjutkan pendanaan badan PBB di Timur Dekat untuk membantu pengungsi Palestina dan mengatur pekerjaan.
Menurut The Guardian, semua tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Partai Buruh akan mengambil sikap yang lebih keras terhadap Israel dibandingkan dengan Partai Konservatif.
Sebelumnya diberitakan bahwa delegasi Perdana Menteri Israel, saat berkunjung ke Washington, menyerahkan kepada Kongres daftar jenis senjata yang dibutuhkan negara Yahudi. Pada saat yang sama, Benjamin Netanyahu berdiskusi dengan Presiden AS Joe Biden mengenai kemajuan negosiasi gencatan senjata di Gaza.
(m/c)
