Daerah

FKPPA Minta Pj Gubernur Aceh Cabut Izin Perusahaan Pertambangan di Babahrot

Foto : HRD PT Juya Aceh Mining saat ditemui di ruangan kerjanya (Jimy pratama/Kanalaceh.com)

BLANGPIDIE (MERINEWS.COM) – Ketua Forum Komunikasi Perjuangan dan Perdamaian Aceh (FKPPA) (Ketum), Polem Muda Ahmad Yani yang juga tokoh Abdya asli Kecamatan Setia meminta kepada Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki untuk mencabut Izin perusahaan pertambangan Juya Aceh Mining yang bekerja sama dengan PT SMD yang berdomisili di ie merah kecamatan Babahrot kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Sabtu (08-7-2023).

” Kami menduga kehadiran PT Juya Aceh Mining yang bekerja sama dengan PT SMD tidak ada keuntungan apapun untuk masyarakat lingkaran ie merah umumnya abdya”, katanya.

Dia menyebutkan, kalau pemerintah tidak mencabut Izin ini akan berdampak tidak baik bagi desa ie merah ke depan dengan sekarang saja ie marah masuk salah satu desa rawan banjir apalagi kalau ini dibiarkan terus di ambil ini akan musibah besar bagi desa ie merah ke depan,

Baca Juga:  Asa Ingin Miliki Rumah Layak Huni, Arjuna Wati Teteskan Air Mata Saat Impiannya di Wujudkan TNI

Selain itu katanya, dengan banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Cina dengan kurang lebih 15 orang itu sudah tidak fear,
Sebenarnya kalau dibutuhkan tenaga kerja dibuka saja untuk umum terbuka dan tranfaran banyak masyarakat abdya umumnya aceh yang sudah mampu dan profesional dalam bekeja.

Bahwa ini pertanda pihak perusahaan menguras hasil alam kita untuk kepentingan mereka saja tanpa mempertimbangkan wilayah sekitar.

“Kami meminta penerintah abdya dan pemerintah aceh untuk mencabut Izin PT Juya Aceh mining yang dikelola oleh PT SMD”.

Sementara itu, human resource development (HRD) Romizal, membantah bahwa Juya Aceh Mining atau PT SMD bahwa banyak mempekerjakan WNA.

” Itu tidak benar, disini bahkan 90 persen warga pribumi yang bekerja dari Desa Ie Mirah maupun Kuala Batee”. Katanya

Baca Juga:  Irma Suryani Siapkan SMK 1 Abdya Kelas Unggulan Bidang Industri

Romizal menyebutkan WNA yang bekerja di PT SMD hanya di bawah 8 persen dan posisi mereka hanya dibagian produksi.

” Selain itu juga sejauh ini tidak masyarakat yang mengeluh dengan aktifitas pengangkutan”. Ujarnya

Kata dia, secara syarat dokumentasi WNA yang berasal dari Shandong China mereka lengap. “Jika pun tidak semenjak turun dari bandara langsung dideportasi”,.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top