FKPPA Minta Pj Gubernur Aceh Cabut Izin Perusahaan Pertambangan di Babahrot

Sabtu, 8 Juli 2023 - 11:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BLANGPIDIE (MERINEWS.COM) – Ketua Forum Komunikasi Perjuangan dan Perdamaian Aceh (FKPPA) (Ketum), Polem Muda Ahmad Yani yang juga tokoh Abdya asli Kecamatan Setia meminta kepada Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki untuk mencabut Izin perusahaan pertambangan Juya Aceh Mining yang bekerja sama dengan PT SMD yang berdomisili di ie merah kecamatan Babahrot kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Sabtu (08-7-2023).

” Kami menduga kehadiran PT Juya Aceh Mining yang bekerja sama dengan PT SMD tidak ada keuntungan apapun untuk masyarakat lingkaran ie merah umumnya abdya”, katanya.

Baca Juga:  Warga Mulai Rasakan Manfaat Jalan TMMD Kodim Abdya

Dia menyebutkan, kalau pemerintah tidak mencabut Izin ini akan berdampak tidak baik bagi desa ie merah ke depan dengan sekarang saja ie marah masuk salah satu desa rawan banjir apalagi kalau ini dibiarkan terus di ambil ini akan musibah besar bagi desa ie merah ke depan,

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu katanya, dengan banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Cina dengan kurang lebih 15 orang itu sudah tidak fear,
Sebenarnya kalau dibutuhkan tenaga kerja dibuka saja untuk umum terbuka dan tranfaran banyak masyarakat abdya umumnya aceh yang sudah mampu dan profesional dalam bekeja.

Baca Juga:  Keuchik Alue Manggota Apresiasi Kodim Adya dan Pemda Datangkan TMMD

Bahwa ini pertanda pihak perusahaan menguras hasil alam kita untuk kepentingan mereka saja tanpa mempertimbangkan wilayah sekitar.

“Kami meminta penerintah abdya dan pemerintah aceh untuk mencabut Izin PT Juya Aceh mining yang dikelola oleh PT SMD”.

Sementara itu, human resource development (HRD) Romizal, membantah bahwa Juya Aceh Mining atau PT SMD bahwa banyak mempekerjakan WNA.

Baca Juga:  Kodim Abdya tes urine mendadak, semua prajurit TNI negatif narkoba

” Itu tidak benar, disini bahkan 90 persen warga pribumi yang bekerja dari Desa Ie Mirah maupun Kuala Batee”. Katanya

Romizal menyebutkan WNA yang bekerja di PT SMD hanya di bawah 8 persen dan posisi mereka hanya dibagian produksi.

” Selain itu juga sejauh ini tidak masyarakat yang mengeluh dengan aktifitas pengangkutan”. Ujarnya

Kata dia, secara syarat dokumentasi WNA yang berasal dari Shandong China mereka lengap. “Jika pun tidak semenjak turun dari bandara langsung dideportasi”,.(*)

Berita Terkait

Imigrasi Bali Gencarkan Patroli Dharma Dewata, Awasi Aktivitas WNA
Akademisi USK Soroti Konflik PTPN IV Cot Girek, Minta Pemerintah Fasilitasi Dialog
Imigrasi Ngurah Rai Buka Layanan Paspor Akhir Pekan di Discovery Mall Bali
Imigrasi Ngurah Rai Sampaikan Kronologi Kematian WNA Australia di Ruang Detensi
Imigrasi Ponorogo Buka Layanan Paspor CPMI di LTSA, Permudah Pengurusan Dokumen ke Luar Negeri
Imigrasi Ngurah Rai Dekatkan Layanan Publik Lewat Immigration Lounge
400 KK Penambang di Aceh Selatan Desak Percepatan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat
Bertemu Sael di Manokwari, Gugun Gumilar Dorong Pemuda Papua Kuliah ke Luar Negeri

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 21:24 WIB

Imigrasi Bali Gencarkan Patroli Dharma Dewata, Awasi Aktivitas WNA

Selasa, 14 Juli 2026 - 20:43 WIB

Akademisi USK Soroti Konflik PTPN IV Cot Girek, Minta Pemerintah Fasilitasi Dialog

Sabtu, 11 Juli 2026 - 19:21 WIB

Imigrasi Ngurah Rai Buka Layanan Paspor Akhir Pekan di Discovery Mall Bali

Sabtu, 11 Juli 2026 - 18:45 WIB

Imigrasi Ngurah Rai Sampaikan Kronologi Kematian WNA Australia di Ruang Detensi

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:07 WIB

Imigrasi Ponorogo Buka Layanan Paspor CPMI di LTSA, Permudah Pengurusan Dokumen ke Luar Negeri

Berita Terbaru

Prof. Yolanda Masnita Siagian (Foto: Dok. Pribadi)

Opini

Rebahan yang Ditakuti Negara

Sabtu, 18 Jul 2026 - 12:26 WIB