Mercinews.com – Situasi di Peru memanas. Gelombang demonstrasi besar yang dipimpin generasi muda atau Gen Z meluas ke berbagai kota dan memaksa pemerintah mengumumkan keadaan darurat nasional, Jumat (17/10/2025).
Dikutip dari Reuters, aksi protes ini telah berlangsung sejak akhir September 2025. Ribuan anak muda turun ke jalan menolak undang-undang baru yang mewajibkan mereka berkontribusi pada dana pensiun swasta. Aturan itu disahkan di masa pemerintahan mantan Presiden Dina Boluarte, yang kini telah dimakzulkan.
Para demonstran menilai kebijakan tersebut tidak masuk akal, sebab sebagian besar dari mereka bekerja tanpa jaminan sosial atau kontrak tetap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data BBC News mencatat, lebih dari 70 persen tenaga kerja di Peru berada di sektor informal tanpa perlindungan pensiun atau asuransi kerja.
“Kami tidak menolak menabung, tapi bagaimana bisa menabung kalau pekerjaan kami tidak pasti?” teriak salah satu pengunjuk rasa di Plaza San Martín, Lima, dikutip dari BBC News.
Bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Lima, Arequipa, dan Trujillo. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara para demonstran membalas dengan melempar batu dan membakar ban di jalanan.
Selain menolak kebijakan dana pensiun, aksi protes juga menjadi simbol kekecewaan generasi muda terhadap ketimpangan sosial dan maraknya kejahatan di negara itu. Dalam enam bulan terakhir, kasus pemerasan dan pembunuhan yang dilakukan kelompok kriminal terorganisir meningkat tajam.
Ketegangan politik pun mencapai puncaknya pada 9 Oktober 2025, ketika parlemen memutuskan memakzulkan Dina Boluarte melalui sidang darurat. Boluarte menolak hadir dalam sidang tersebut, seperti dilaporkan Al Jazeera, menambah kemarahan publik terhadap elite politik.
Boluarte telah lama menuai kritik karena gagal menekan angka kejahatan dan tidak mampu menstabilkan ekonomi. Survei Ipsos Peru menunjukkan tingkat penerimaan publik terhadapnya hanya 2 hingga 4 persen, menjadikannya salah satu pemimpin paling tidak populer di dunia.
Pemerintah sementara yang kini mengambil alih kekuasaan akhirnya menetapkan status darurat nasional untuk meredam gejolak. Langkah itu memberi kewenangan lebih besar bagi aparat keamanan dalam menindak aksi massa dan menjaga ketertiban.
Namun, para pengunjuk rasa menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur sampai kebijakan yang dianggap merugikan kaum muda itu dicabut sepenuhnya.
“Ini bukan sekadar soal dana pensiun. Ini soal masa depan kami,” ujar seorang mahasiswa kepada wartawan setempat, dikutip dari Reuters.
Dengan krisis sosial dan politik yang terus membara, Peru kini berada di ambang perubahan besar. Banyak pihak menilai gerakan generasi muda ini bisa menjadi titik balik dalam sejarah sosial negara Andes tersebut antara kebangkitan baru atau kekacauan yang lebih dalam.(red)
