Jakarta, Mercinews.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengusulkan rencana perdamaian untuk perang di Ukraina. Salah satunya menyerukan zona demiliterisasi dan referendum PBB di wilayah yang disengketakan.
Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura pada Sabtu (3/6/2023).
“Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus … deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian,” kata Prabowo, dikutip Reuters.
Prabowo meminta para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia untuk mengeluarkan deklarasi yang menyerukan penghentian permusuhan.
Dia mengusulkan rencana multipoint, termasuk gencatan senjata untuk kedua pihak yang berkonflik dan membangun zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer (hampir 10 mil) dari posisi depan masing-masing pihak.
Prabowo menambahkan zona demiliterisasi harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB.
Ia juga menambahkan bahwa referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan.
Proposal Indonesia mengikuti tahun kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Moskow dan Kyiv, di mana Jokowi menawarkan untuk berperan sebagai perantara perdamaian antara para pemimpin mereka dan menghidupkan kembali pembicaraan damai.
Berbicara di panel yang sama, Josep Borrell Fontelles, perwakilan tinggi dan wakil presiden Komisi Eropa Uni Eropa, mencatat bahwa jika dukungan militer untuk Ukraina dihentikan, perang akan segera berakhir tetapi kedaulatan negara itu jatuh ke tangan agresi luar.
Kami tidak dapat berhenti mendukung Ukraina secara militer karena kami tidak menginginkan perdamaian yang merupakan … perdamaian penyerahan diri. Kedamaian bagi yang lebih kuat,” kata Borrell.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah mengusulkan rencana perdamaian 10 poin, yang meminta Rusia untuk menarik semua pasukannya dari Ukraina. Kepala penasihat diplomatik Ihor Zhovkva mengatakan Ukraina tidak tertarik pada gencatan senjata yang mengunci keuntungan teritorial Rusia.
[]
