Jakarta, Mercinews.com – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menyoroti insiden manipulasi laporan aduan warga melalui aplikasi JAKI yang menggunakan foto berbasis kecerdasan buatan (AI).
Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menindak tegas oknum petugas yang terbukti menyalahgunakan teknologi AI untuk menipulasi aplikasi JAKI.
Kevin Wu menyayangkan penggunaan teknologi AI yang tidak pada tempatnya. Menurut dia, teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, bukan justru menjadi alat untuk membuat laporan fiktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau dugaan ini benar, sangat disayangkan. Teknologi yang seharusnya mendukung pekerjaan produktif malah digunakan untuk manipulasi laporan,” ujar Kevin Wu dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2026).
Ia menilai, praktik tersebut mencerminkan perilaku “asal bapak senang” (ABS), yaitu membuat laporan seolah-olah pekerjaan telah selesai tanpa realisasi di lapangan.
Kevin mengatakan, tindakan semacam ini dapat merusak profesionalitas aparatur pemerintah dan integritas sistem pelayanan publik.
“Bukannya menyelesaikan pekerjaan dengan benar, petugas malah menggunakan AI untuk laporan yang sifatnya formalitas semata. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Kevin menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus memberikan sanksi tegas agar insiden ini tidak menjadi preseden buruk bagi petugas lain.
Ia menekankan bahwa manipulasi laporan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Perlu ada tindakan tegas agar kejadian seperti ini tidak diikuti petugas lainnya. Kepercayaan publik adalah hal utama yang harus dijaga,” ujar Kevin.
Selain itu, ia menekankan bahwa insiden ini harus menjadi momentum evaluasi penggunaan teknologi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. AI, kata Kevin, harus dipakai untuk membantu warga menyelesaikan masalah secara nyata, bukan sebagai alat manipulasi.
Sebagai legislator di Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin memastikan bahwa kasus ini akan menjadi catatan khusus dalam rapat bersama Pemprov DKI.
Ia berharap ada langkah perbaikan sistem, pengawasan yang lebih ketat, dan edukasi kepada seluruh aparatur agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ini menjadi alarm bagi seluruh aparat dan pelayan masyarakat. Jangan sampai penyalahgunaan teknologi seperti ini merusak reputasi mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh di lapangan,” pungkas Kevin.(red)
