“Bagaimana bisnis di Jakarta bisa sehat dan berkembang jika kondisi ini terus terjadi. Investor akan ragu masuk, dan masyarakat enggan berusaha. Mimpi kota global akan sulit tercapai jika persoalan ini tidak diatasi.”
Jakarta, Mercinews.com – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menjamin keamanan warga dari praktik premanisme.
Pernyataan tersebut disampaikan Kevin Wu menyusul masih maraknya aksi premanisme di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kevin Wu mengecam berbagai insiden tersebut serta maraknya praktik premanisme di Ibu Kota. Menurut dia, fenomena tersebut tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mencoreng wajah Jakarta sebagai pusat ekonomi yang beraspirasi menjadi kota global.
“Saya sangat menyayangkan premanisme masih terjadi di Jakarta dewasa ini. Fenomena tersebut sangat mengganggu dan merugikan masyarakat. Saya harap Pemprov DKI bisa memberikan atensi dan segera mengatasinya,” ujar Kevin dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).
Ia meminta Pemprov DKI Jakarta bergerak lebih proaktif dan tidak menunggu suatu kasus menjadi viral sebelum mengambil tindakan.
“Jangan sampai Pemprov DKI baru bertindak ketika ada kejadian yang viral. Masyarakat yang menghadapi premanisme sebenarnya sudah dirugikan sebelum kasus itu mencuat ke publik,” katanya.
Kevin mencontohkan kasus yang belum lama ini terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ketika seorang pedagang bakso diduga mengalami intimidasi.
Dalam video yang beredar, terlihat mangkuk milik pedagang tersebut dipecahkan oleh seseorang yang diduga menagih uang.
“Pedagang seperti itu adalah wong cilik yang berjuang untuk menafkahi keluarganya. Kita tidak tega melihat mereka justru menjadi korban intimidasi dan pemerasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, praktik premanisme tidak hanya dialami pedagang kecil, tetapi juga terjadi dalam skala lebih luas dan berdampak pada dunia usaha di Jakarta.
Kevin menyebut masih adanya praktik permintaan jatah oleh pihak tidak bertanggung jawab kepada pelaku usaha, mulai dari pengelolaan parkir hingga tenaga kerja.
“Bagaimana bisnis di Jakarta bisa sehat dan berkembang jika kondisi ini terus terjadi. Investor akan ragu masuk, dan masyarakat enggan berusaha. Mimpi kota global akan sulit tercapai jika persoalan ini tidak diatasi,” ucapnya.
Karena itu, Kevin mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menindak tegas praktik premanisme guna memberikan rasa aman bagi masyarakat serta kepastian bagi pelaku usaha.
“Pemprov DKI perlu menegakkan hukum setegas-tegasnya tanpa memihak. Jangan sampai ada kekendoran. Negara harus hadir memberikan keamanan bagi warga dan pelaku usaha yang ingin berusaha secara jujur,” pungkasnya.(red)
