Mercinews.com – Houthi di Yaman menahan setidaknya sembilan pegawai badan PBB dalam keadaan yang belum jelas, kata pihak berwenang, Jumat (7/6/2024).
Pejabat regional, yang berbicara kepada The Associated Press dengan syarat anonim karena tidak berwenang memberikan keterangan kepada wartawan, mengonfirmasi penahanan staf PBB tersebut.
Mereka yang ditahan termasuk staf dari badan PBB yang mengurusi pengungsi (UNHRO), program pembangunan (UNDP), badan pangan (WFP), dan seorang yang bekerja untuk kantor utusan khusus PBB. Istri salah satu yang ditahan juga ikut ditahan. PBB menolak untuk segera berkomentar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mayyun Organization for Human Rights, yang juga mengidentifikasi staf PBB yang ditahan, menyebutkan kelompok bantuan lain yang karyawannya ditahan oleh Houthi di empat provinsi yang dikuasai Houthi — Amran, Hodeida, Saada, dan Sanaa. Kelompok-kelompok tersebut belum segera mengakui penahanan tersebut.
“Kami mengutuk dengan keras eskalasi berbahaya ini, yang merupakan pelanggaran terhadap hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada pegawai PBB di bawah hukum internasional, dan kami menganggapnya sebagai praktik opresif, totaliter, dan pemerasan untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi,” kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan.
Aktivis, pengacara, dan lainnya juga memulai surat terbuka online, menyerukan Houthi untuk segera membebaskan mereka yang ditahan. Karena jika tidak, hal itu “membantu mengisolasi negara itu dari dunia.”
Houthi dan media yang terkait belum segera mengakui penahanan tersebut. Namun, kelompok yang didukung Iran itu merencanakan demonstrasi massal mingguan setelah salat Jumat, saat para pejabat Houthi biasanya berbicara tentang tindakan mereka.
Houthi menghadapi tekanan finansial dan serangan udara dari koalisi yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Ada kemungkinan pekerja dari kelompok bantuan lainnya juga ditahan.
Penahanan ini terjadi saat Houthi, yang menguasai ibu kota Yaman hampir satu dekade lalu dan telah berperang melawan koalisi yang dipimpin Saudi sejak saat itu, menargetkan pengiriman barang melalui koridor Laut Merah terkait perang Israel-Hamas di Jalur Gaza.
Meski semakin mendapat perhatian internasional, kelompok ini menindak keras perbedaan pendapat di dalam negeri, termasuk baru-baru ini menjatuhkan hukuman mati pada 44 orang.
Tidak jelas apa yang memicu penahanan pegawai berbagai badan PBB itu. Namun, peristiwa ini terjadi saat Houthi menghadapi masalah dalam memiliki cukup mata uang untuk mendukung ekonomi di wilayah yang mereka kuasai, yang ditandai dengan langkah mereka untuk memperkenalkan koin baru ke dalam mata uang Yaman, riyal.
Pemerintah Yaman di pengasingan di Aden dan negara-negara lain mengkritik langkah tersebut sebagai tindakan pemalsuan mata uang. Otoritas di Aden juga menuntut semua bank memindahkan kantor pusat mereka ke sana.
“Ketegangan internal dan konflik dapat berputar tak terkendali dan menyebabkan Yaman mengalami kehancuran ekonomi total,” kata jurnalis Yaman, Mohammed Ali Thamer, dalam analisis yang diterbitkan oleh Carnegie Endowment for International Peace.
Bloomberg secara terpisah melaporkan pada Kamis bahwa AS berencana untuk meningkatkan tekanan ekonomi pada Houthi dengan memblokir sumber pendapatan mereka, termasuk rencana pembayaran $1,5 miliar dari Arab Saudi untuk menutupi gaji pegawai pemerintah di wilayah yang dikuasai Houthi.
Perang di Yaman telah menewaskan lebih dari 150.000 orang, termasuk pejuang dan warga sipil, dan menciptakan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia, menewaskan puluhan ribu orang lebih.
Serangan Houthi terhadap pengiriman barang telah membantu mengalihkan perhatian dari masalah mereka di dalam negeri dan perang yang menemui jalan buntu. Namun, mereka menghadapi peningkatan korban jiwa dan kerusakan akibat serangan udara yang dipimpin AS yang menargetkan kelompok tersebut selama beberapa bulan terakhir.
Ribuan orang telah dipenjara oleh Houthi selama perang. Investigasi AP menemukan beberapa tahanan disiram dengan asam, dipaksa menggantung dari pergelangan tangan selama berminggu-minggu, atau dipukul dengan tongkat. Sementara itu, Houthi telah mempekerjakan tentara anak-anak dan secara sembarangan menanam ranjau dalam konflik tersebut.
Houthi sebelumnya telah menahan empat staf PBB lainnya — dua pada 2021 dan dua lainnya pada 2023 yang masih ditahan oleh kelompok tersebut. UNHRO pada 2023 menyebut penahanan tersebut sebagai “situasi yang sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan pengabaian total terhadap supremasi hukum.”
(m/c)
