PT.CA Tidak Bisa Lagi Kuasai Lahan Bekas Garapannya Seluas 2.845 Hektare di Abdya

Kamis, 9 Maret 2023 - 12:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Blangpidie (Mercinews.com) – Pengelola bekas lahan HGU PT.CA di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melayangkan surat permohonan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk negosiasi terkait lahan bekas garapnnya yang sudah mendapat putusan hukum dari lembaga hukum tertinggi yakni Mahkamah Agung (MA) RI. Kamis (09/03)

Soal adanya surat dan isi surat dari pihak pengelola PT.CA ini kepada Pemkab dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanahan Abdya, Rizal. Dia mengatakan, dengan adanya surat permohonan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, multi tafsir persoalan PT.CA yang selama ini berkembang ditengah masyarakat juga telah terbantahkan.

Baca Juga:  Irma Suryani Siapkan SMK 1 Abdya Kelas Unggulan Bidang Industri

“Jadi tidak ada lagi multi tafsir soal lahan itu, semua sudah terbantahkan dengan adanya surat yang dibuat oleh pihak PT.CA,” kata Rizal, Kamis, 9 Maret 2023 dalam keterangannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena secara tidak langsung mereka (PT. CA) sudah mengakui lahan yang tidak diberikan perpanjangan izin seluas 2.845 hektar tersebut tidak dapat dikuasai sehingga pihak perusahaan memohon kepada Pemkab Abdya melalaui surat itu. Jadi dari surat itu sudah jelas bahwa mereka tidak bisa menguasai tanah itu,” sebutnya.

Baca Juga:  Kronologi Wartawan di Aceh Selatan Meninggal Terseret Gelombang Arus

Kata Rizal, Pj Bupati ingin masalah PT.CA ini selesai secara tansparansi. Maka sejak dulu Pj bupati selalu membicarakan mengenai langkah apa saja yang dilakukan Pemkab kedepan secara bersama-sama dengan pihak terkait di Abdya.

Tambah ya, setiap keputusan yang diambil Pemkab terkait persoalan lahan PT. CA di Babahrot itu tetap berdasarkan dari hasil keputusan bersama, baik dengan dewan maupun dengan Forkopimkab.

“Sehingga informasi yang diterima oleh semua pihak lebih terbuka, transparansi dan tidak timbul multi tafsir ditengah-tengah masyarakat,” ucapnya.

Sebagai tambahan informasi, lanjutnya, bahwa Pemkab Abdya sampai saat ini tidak ada satu lembar suratpun yang ditanda tangani oleh Pj Bupati Darmansah yang menyatakan dukungan terhadap permohonan PT. CA tersebut.

Baca Juga:  Apes! Maling Motor di Aceh Utara Ditangkap Saat Besuk Temannya di Tahanan

Kemudian lanjut dia, Pj Bupati Darmansah juga menyampaikan terimakasih pada semua pihak terutama yang telah banyak memberikan masukan terhadap kesejahteraan masyarakat Abdya.

“Mari sama-sama kita berjuang agar keputusan inkrah ini segera mendapat legalitas dari Kementerian ATR/BPN supaya segera dibagikan ke masyarakat yang berhak secara tertib terukur dan teratur,” katanya.(*)

Berita Terkait

Illiza persiapan PON Aceh-Sumut lebih siap dibanding persiapan PON di Papua
Haji Uma Bantu Biaya Pendampingan Pasien Anak Aceh Timur di Rujuk ke RSUDZA
Pemkot Makassar latih 1.500 remaja masjid ciptakan program kreatif dan inovatif
Tiga Muncikari dan 4 PSK Diamankan di Hotel Berbintang Makassar
Angka Kecelakaan di Abdya Cukup Tinggi
MPU Aceh Singkil Galakkan Sosialisasi Bahaya Aliran Sesat dan Judi Online
Yayasan Wansa Teliti Situs Bandar Kuala Batu
Angka Kematian Bayi di Abdya Capai 12 Kasus Sepanjang Juli 2024
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 Juli 2024 - 12:22 WIB

Illiza persiapan PON Aceh-Sumut lebih siap dibanding persiapan PON di Papua

Minggu, 14 Juli 2024 - 11:57 WIB

Haji Uma Bantu Biaya Pendampingan Pasien Anak Aceh Timur di Rujuk ke RSUDZA

Sabtu, 13 Juli 2024 - 23:21 WIB

Pemkot Makassar latih 1.500 remaja masjid ciptakan program kreatif dan inovatif

Sabtu, 13 Juli 2024 - 23:13 WIB

Tiga Muncikari dan 4 PSK Diamankan di Hotel Berbintang Makassar

Sabtu, 13 Juli 2024 - 14:21 WIB

Angka Kecelakaan di Abdya Cukup Tinggi

Berita Terbaru