Pontianak, Mercinews.com – Upaya mempercepat pemerataan akses digital di wilayah perbatasan kembali mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Konektivitas Internet yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), BAKTI, PLN, dan pelaku industri telekomunikasi, Kamis (13/11/2025).
Siaran pers Kemenko Polkam yang diterima Jumat (14/11/2025) menyebutkan, lebih dari 150 peserta dari berbagai instansi pusat dan daerah hadir dalam pertemuan yang berlangsung di Pontianak tersebut.
Dalam rapat tersebut Kemenko Polkam menekankan bahwa penguatan jaringan internet di Kalbar bukan semata agenda pembangunan, melainkan bagian dari strategi menjaga kedaulatan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko D. Indarto, menyebut posisi Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia menempatkan wilayah ini sebagai prioritas nasional.
“Konektivitas digital adalah bagian dari kedaulatan negara. Memperkuat jaringan di wilayah perbatasan berarti memperkuat keutuhan NKRI,” kata Eko.
Pemprov Kalbar menilai pemerataan akses digital akan menjadi fondasi percepatan pembangunan daerah. Asisten Administrasi dan Umum Pemprov Kalbar, Alfian, menekankan bahwa pemerataan jaringan dari tingkat desa hingga kota harus menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan geografis daerah.
“Tantangan geografis Kalimantan Barat harus dijawab dengan percepatan pemerataan konektivitas dari desa hingga kota,” ujarnya.
Rakor mengungkap sejumlah persoalan mendasar. Tercatat 351 lokasi masih masuk kategori blank spot, 1.338 usulan pembangunan BTS mengalami penundaan, dan 119 izin pembangunan infrastruktur telekomunikasi belum terselesaikan.
Selain itu, meski jaringan fiber optic telah mencapai 22.732 kilometer, kualitas layanan broadband belum merata. Faktor kelistrikan juga menjadi hambatan penting, mengingat sekitar 500 desa atau dusun belum teraliri jaringan PLN.
Sejumlah langkah tindak lanjut langsung disepakati dalam rapat tersebut. Komdigi dan BAKTI menargetkan percepatan pembangunan jaringan internet di wilayah blank spot melalui penyelesaian perizinan lahan, pembaruan aplikasi pelaporan daerah SIGNAL dan PASTI, serta penguatan skema pendanaan pembangunan BTS.
Pemprov Kalbar diminta mempercepat sinkronisasi data, penyelesaian perizinan, dan penguatan koordinasi di tingkat kabupaten/kota agar pembangunan berjalan lebih cepat dan terarah.
Kemenko Polkam menegaskan, pemerataan konektivitas digital di Kalbar harus menjadi agenda prioritas yang dilaksanakan melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri telekomunikasi. Upaya ini diharapkan menjadi tonggak bagi terwujudnya Kalbar yang terkoneksi penuh, Indonesia yang semakin terkonsolidasi secara digital, serta kedaulatan digital yang semakin kuat.(red)
