Menteri Israel Sebut, Tak Ada Sejarah Palestina

Mercinews.com – Seorang menteri Israel yang bertanggung jawab untuk mengelola Tepi Barat yang diduduki negaranya mendapat kecaman keras dunia.

Hal ini akibat pernyataan kontroversialnya soal tidak ada sejarah atau budaya serta tidak ada yang namanya rakyat Palestina.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich juga membuat marah negara tetangga Yordania karena berbicara di podium yang ditutupi dengan variasi bendera Israel yang menunjukkan negara Israel dengan batas yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur, Gaza, dan Yordania.

“Apakah ada sejarah atau budaya Palestina? Tidak ada,” katanya dalam cuplikan pidato Minggu (19/3/2023) di sebuah konferensi di Prancis yang dibagikan secara luas di media sosial, dikutip Reuters.

Tidak ada yang namanya orang Palestina,” tegasnya.

Smotrich, yang memimpin partai nasionalis-agama dalam koalisi kanan pro-Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyampaikan pidato pada hari yang sama saat para pejabat Israel dan Palestina bertemu di resor Mesir Sharm el-Sheikh untuk pembicaraan deeskalasi menjelang bulan suci Ramadan dan hari raya Paskah Yahudi.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengecam keras pernyataan Smotrich. Ia mengatakan bahwa itu merupakan hasutan untuk melakukan kekerasan.

Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengatakan bahwa dengan menyangkal keberadaan rakyat Palestina dan hak-hak nasional mereka yang sah di tanah air mereka, para pemimpin Israel telah mendorong lingkungan yang memicu ekstremisme dan terorisme Yahudi terhadap rakyat Palestina.

Wakil juru bicara PBB Farhan Haq menggambarkan pernyataan Smotrich tidak membantu deeskalasi kedua negara.

“Jelas, ada orang Palestina. Hak-hak mereka ditegakkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

Adapu Yordania, yang berdamai dengan Israel pada 1994, juga menyuarakan kemarahan atas bendera di atas panggung di sampingnya. Pihaknya mengatakan telah memanggil duta besar Israel untuk memprotes langsung.

“Ini adalah perilaku provokatif yang tidak bertanggung jawab oleh seorang menteri petahana dan melanggar norma-norma internasional dan perjanjian perdamaian Yordania-Israel. Perilaku ekstremis ini mendorong ke arah eskalasi,” kata Sinan al Majali, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania.

Majali menyebut Yordania meminta pemerintah Israel untuk mengambil sikap jelas dan jujur.

Sekutu Barat juga mengkritik pernyataan tersebut. “Kami sangat keberatan dengan bahasa seperti itu. Kami tidak ingin melihat retorika apa pun, tindakan atau retorika apa pun … yang dapat menghalangi atau menjadi penghalang bagi solusi dua negara yang layak, dan bahasa seperti itu,” kata John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS.

Uni Eropa mengatakan dengan tegas menyesalkan komentar lain yang tidak dapat diterima dari Menteri Smotrich, serta menyebutnya berbahaya dan kontraproduktif.

Mesir, negara Arab pertama yang menandatangani kesepakatan damai dengan Israel, juga mengecam pernyataan Smotrich.

Kementerian Luar Negeri Israel kemudian memberikan klarifiakasi via Twitter. “Israel berkomitmen pada perjanjian damai 1994 dengan Yordania. Tidak ada perubahan dalam posisi Negara Israel, yang mengakui integritas teritorial Kerajaan Hashemite,” cuitnya.

Seorang juru bicara Smotrich mengatakan bendera itu dipasang oleh penyelenggara konferensi dan menteri adalah tamu dalam acaranya.

(*)