Presiden Jokowi beri sanksi instansi belanja produk impor

Rabu, 15 Maret 2023 - 14:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Mercinews.com – Presiden Joko Widodo akan memberi sanksi kepada instansi pemerintah baik di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN/BUMD yang berbelanja produk impor untuk pengadaan barang dan jasa.

Presiden Jokowi pun memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk merumuskan bentuk sanksi tersebut.

“Kalau masih beli baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten, kota, kementerian/lembaga masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN, APBD, sudah sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko, biar semuanya kita bekerja dengan ‘reward’ dan ‘punishment’ semuanya,” kata Presiden Jokowi dalam Pembukaan “Business Matching” Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). seperti dilansir Antara,

Presiden menginginkan adanya penghargaan dan sanksi terhadap instansi pemerintah yang menjalankan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Selain sanksi, Presiden memerintahkan adanya insentif berupa tunjangan kinerja (tukin) untuk instansi yang melakukan pembelanjaan produk dalam negeri terbesar.

“Saya sudah perintah Menpan-RB untuk yang namanya tukin. Ini kalau sudah masuk ke tukin pasti akan semuanya akan semangat. Akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian lembaga, kabupaten/kota dan provinsi,” kata Kepala Negara.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Minta Pembebasan Lahan di IKN Tidak Rugikan Warga

Dalam kesempatan sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan adanya disinsentif terhadap instansi yang tidak memenuhi target belanja dalam negeri.

“Oleh karena itu, kami sepakat untuk Mendagri dan Menpan-RB dan Menteri Keuangan untuk mengecek langsung ke lapangan belanja e-katalog di kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian. Hal ini penting. Dan kami usul adanya disinsentif kepada institusi yang tidak menjalankan program ini,” kata Luhut.

Baca Juga:  Harga Emas di Banda Aceh Hari Ini 19 April Naik Tajam

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan 95 persen pengadaan barang dan jasa oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga BUMN dan BUMN menggunakan produk dalam negeri pada 2023.

Pada realisasi tahun 2022, pengadaan produk dalam negeri hanya mencapai 78 persen.

(m/c)

Berita Terkait

Pengusaha properti Meminta Bank Konvensional Diizinkan Kembali di Aceh
Workshop KaTa Kreatif di Jogja, Sandiaga Dorong Pelaku Ekraf Berinovasi dengan Teknologi
Aceh Barat sosialisasi qanun induk pembangunan kepariwisataan
PHR temukan sumber minyak baru di Riau dengan potensi 3.000 BOPD
Puluhan Koleksi Wastra dipamerkan di pameran Museum Aceh
Bank Indonesia sebut pembiayaan perbankan di Aceh tumbuh 12,71 persen
Mulai 17 Agustus Beli BBM Subsidi Dibatasi!, Kata Luhut
Harga Emas murni di Aceh Timur Rp 4 Juta per Mayam

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 12:19 WIB

Pengusaha properti Meminta Bank Konvensional Diizinkan Kembali di Aceh

Sabtu, 20 Juli 2024 - 18:37 WIB

Workshop KaTa Kreatif di Jogja, Sandiaga Dorong Pelaku Ekraf Berinovasi dengan Teknologi

Jumat, 19 Juli 2024 - 15:04 WIB

Aceh Barat sosialisasi qanun induk pembangunan kepariwisataan

Rabu, 17 Juli 2024 - 14:30 WIB

PHR temukan sumber minyak baru di Riau dengan potensi 3.000 BOPD

Selasa, 16 Juli 2024 - 13:44 WIB

Puluhan Koleksi Wastra dipamerkan di pameran Museum Aceh

Berita Terbaru

Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim (kanan) bersama Anies Baswedan (tengah) di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/7/2024).  ANTARA/Narda Margaretha Sinambela.

Politik

NasDem usung Anies Baswedan untuk Pilgub DKI Jakarta 2024

Senin, 22 Jul 2024 - 22:23 WIB