Bandung, Mercinews.com – Majelis Musyawarah Sunda (MMS) secara resmi mendeklarasikan Manifesto Peradaban Sunda Raya dalam Musyawarah Tahunan ke-II yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (22/11/2025).
Deklarasi ini menjadi penanda arah baru perjuangan dan pemulihan martabat Sunda, yang menurut Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM), harus dimulai dengan mengembalikan harmoni antara manusia dan alam.
Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menyebut persoalan Sunda saat ini tidak lagi dapat dipahami sebagai isu parsial. Ia menilai dinamika yang terjadi sudah bersifat sistemik dan membutuhkan langkah strategis serta kepemimpinan kolektif yang berani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Persoalan Sunda hari ini bukan sekadar daftar keluhan, melainkan masalah struktural yang harus diselesaikan melalui kepemimpinan kolektif dan keputusan strategis,” ujar mantan Tenaga Ahli Kejaksaan Agung tersebut.
Menurut Dindin, tantangan yang dihadapi Sunda Raya mencakup ketimpangan fiskal atas kekayaan alam, kebudayaan yang terpinggirkan, pendidikan yang tertinggal, ekonomi rakyat yang rapuh, hingga kepemimpinan kolektif yang belum terbangun secara kokoh.
Penyerahan dokumen Manifesto dilakukan kepada Gubernur Jawa Barat KDM, disaksikan sejumlah tokoh nasional dan Sunda, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief, serta para Pinisepuh MMS seperti Burhanudin Abdullah, Nu’man Abdul Hakim, Taufikurahman Ruki, dan Laksamana (Purn) Ade Supandi.
Hadir pula pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta ratusan peserta Musyawarah dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Panata Gawe MMS, Andri Perkasa Kantaprawira, menjelaskan bahwa penyusunan Manifesto diawali rangkaian Sawala Maya I dan II melalui konferensi daring, dilanjutkan musyawarah di Unpad pada 15 November. Proses tersebut menghasilkan policy brief, notulensi rapat pinisepuh, serta rekomendasi komisi yang menjadi dasar perumusan agenda strategis.
MMS menetapkan empat agenda utama sebagai arah Peradaban Sunda Raya menuju 2045, sekaligus kontribusi untuk visi Indonesia Emas 2045.
Pertama, penguatan jati diri dan pemajuan kebudayaan Sunda melalui Revolusi Pendidikan Karakter Sunda, kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, serta inisiasi Dana Abadi Kebudayaan Sunda Raya.
Kedua, penataan ulang hubungan pusat dan daerah untuk mewujudkan keadilan fiskal dan integrasi kawasan Sunda Raya, termasuk pencabutan moratorium pemekaran tertentu dan peninjauan kebijakan nasional di Tatar Sunda.
Ketiga, prioritas pembangunan dan kesejahteraan, yang mencakup audit sistemik Proyek Strategis Nasional di wilayah Sunda, reforma agraria kultural, dan pembangunan berbasis data presisi serta Indeks Kesejahteraan Sunda Raya.
Keempat, pembentukan sistem kepemimpinan Sunda melalui Sunda Leadership Institute, konsolidasi Fraksi Sunda Raya di legislatif, penyusunan Buku Putih Perjuangan Sunda, dan pengakuan MMS sebagai mitra strategis pemerintah.
Dalam sambutannya, KDM menekankan bahwa masyarakat Sunda harus kembali pada jati diri yang menempatkan alam sebagai pusat kehidupan. Ia menilai pemulihan lingkungan adalah fondasi pemulihan peradaban.
“Jika saya membersihkan permukiman di bantaran sungai, itu supaya muara sungai membaik lagi dan mendukung pemulihan kondisi gunung. Sunda harus kembali pada harmoni alam,” kata KDM.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menambahkan bahwa masyarakat Sunda tidak boleh terlalu terpaku pada kejayaan masa lalu. Ia mendorong masyarakat bergerak maju dengan semangat silih asah, silih asih, dan silih asuh.
Menutup rangkaian acara, Dindin mengajak semua pihak memperkuat komitmen untuk membangkitkan kembali martabat Sunda Raya.
“Kami menyerukan kebangkitan Sunda Raya melalui empat agenda perubahan agar tanah ini kembali berdiri dengan keadilan fiskal, budaya yang mulia, kesejahteraan rakyat, dan kepemimpinan yang terhormat demi masa depan anak cucu,” ujarnya.(red)
