Kejati Aceh periksa enam tersangka korupsi dana korban konflik Aceh Timur

Rabu, 24 Juli 2024 - 14:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyidik memeriksa tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan budi daya dan pakan ikan untuk korban di Kantor Kejati Aceh di Banda Aceh, Selasa (13/7/2024). ANTARA/HO-Penkum Kejati Aceh

Penyidik memeriksa tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan budi daya dan pakan ikan untuk korban di Kantor Kejati Aceh di Banda Aceh, Selasa (13/7/2024). ANTARA/HO-Penkum Kejati Aceh

Banda Aceh, Mercinews.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mulai memeriksa secara intensif enam tersangka dugaan tindak pidana korupsi bantuan untuk korban konflik di Kabupaten Aceh Timur dengan nilai mencapai Rp15,7 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Ali Rasab Lubis di Banda Aceh, Selasa, mengatakan pemeriksaan para tersangka untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke penuntutan.

“Pemeriksaan para tersangka tersebut guna mempercepat proses penanganan perkara di penyidikan sebelum diajukan ke penuntut umum,” kata Ali Rasab Lubis di Banda Aceh, Selasa.

Adapun enam tersangka yang diperiksa secara intensif tersebut, kata dia, yakni berinisial SH selaku Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), tersangka ZF selaku koordinator atau penghubung Ketua BRA.

Kemudian, Mhd selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), M selaku Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK), ZM selaku peminjam perusahaan, serta ZM selaku koordinator atau penghubung rekanan atau pelaksana kegiatan.

“Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan sejumlah pertanyaan kepada para tersangka. Pemeriksaan berlangsung kurang lebih enam,” kata Ali Rasab Lubis menyebutkan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh itu menyebutkan BRA pada tahun anggaran 2023 menerima alokasi dana sebesar Rp15,7 miliar lebih. Anggaran tersebut untuk belanja hibah pengadaan budi daya ikan dan pakan kepada masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur.

Baca Juga:  Real Madrid jadi raja sepak bola eropa juara liga Champions

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, ditemukan keterangan ada sembilan kelompok penerima manfaat. Namun, kelompok tersebut menyatakan tidak menerima bantuan bibit ikan dan pakan serta tidak pernah menandatangani berita acara serah terima.

“Penyidik menemukan fakta kegiatan tersebut fiktif. Padahal, pengadaan budi daya ikan dan pakan tersebut dibayar 100 persen oleh Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. Sementara, masyarakat korban konflik yang membutuhkan bantuan tersebut tidak pernah menerimanya,” katanya.

Baca Juga:  Resmi dilantik, Bupati Terkaya Pertama di Aceh Ini, Justru Pimpin Daerah Termiskin

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor, kerugian negara yang ditemukan dalam kegiatan tersebut adalah kerugian total atau sebesar Rp15,7 miliar. Anggaran tersebut dicairkan ke sejumlah perusahaan yang sebagai pelaksana.

“Penyidik masih terus mencari alat bukti dan keterangan saksi-saksi guna mengungkap dugaan tindak pidana korupsi bantuan untuk masyarakat korban konflik tersebut. Tidak tertutup kemungkinan, ada tersangka baru,” kata Ali Rasab Lubis.

(mc)

Berita Terkait

Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan Dapat Dukungan TJSL PTPN IV PalmCo
Media Lokal Minta Kejelasan Kemitraan Publikasi kepada Diskominfo Purwakarta
Stafsus Menag Mediasi Penolakan Rumah Doa HKBP Gunung Putri, Pembangunan Disepakati Berlanjut
Hari Bakti Kemenimipas, Imigrasi Ponorogo Bersama BPBD Salurkan Air Bersih dan Sembako
Pengurus AMKI Musi Rawas Periode 2026-2031 Dilantik, Inovasi Digital Jadi Fokus
17 WNA Malaysia dan Singapura Diamankan Imigrasi, Diduga Jalankan Bisnis Pinjaman Daring di Bali
Normalisasi Sungai di Labuhanbatu, PTPN IV PalmCo Gerak Cepat Cegah Banjir
AMKI Banyuasin Akan Dilantik 10 November 2026, Siapkan Program Pembinaan Konten Kreator

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:15 WIB

Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan Dapat Dukungan TJSL PTPN IV PalmCo

Jumat, 13 November 2026 - 20:54 WIB

Media Lokal Minta Kejelasan Kemitraan Publikasi kepada Diskominfo Purwakarta

Sabtu, 7 November 2026 - 16:01 WIB

Stafsus Menag Mediasi Penolakan Rumah Doa HKBP Gunung Putri, Pembangunan Disepakati Berlanjut

Sabtu, 7 November 2026 - 00:46 WIB

Hari Bakti Kemenimipas, Imigrasi Ponorogo Bersama BPBD Salurkan Air Bersih dan Sembako

Selasa, 27 Oktober 2026 - 21:23 WIB

Pengurus AMKI Musi Rawas Periode 2026-2031 Dilantik, Inovasi Digital Jadi Fokus

Berita Terbaru