ATAMBUA-NTT, MERCINEWS.COM – Perbatasan bukan sekadar pintu keluar-masuk antarnegara, melainkan juga ruang hidup yang menyatukan masyarakat Indonesia dan Timor Leste. Pesan itu disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Anggiat Napitupulu, dalam kegiatan Sharing Session Stakeholder Perlintasan Batas Negara Indonesia-Timor Leste di Aula PLBN Motaain, Kabupaten Belu, Selasa (17/9).
Anggiat menegaskan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan tidak boleh semata-mata dilihat dari sisi keamanan, melainkan juga dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
“Wilayah perbatasan memiliki potensi besar, termasuk pasar rakyat lintas batas. Jika dikelola dengan baik, pasar ini bukan hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan memperkuat kebersamaan masyarakat di batas timur negeri,” ujar Anggiat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Anggiat, keberadaan pasar tradisional perbatasan, seperti Pasar Motaain, dapat menjadi sarana pengikat kebersamaan antarwarga Indonesia dan Timor Leste. Ia menilai pasar lintas batas bisa menjadi jawaban atas persoalan jalur tikus yang kerap dimanfaatkan warga dengan alasan ekonomi.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Arvin Gumilang, menambahkan bahwa pembangunan pasar lintas batas harus dipahami sebagai strategi menyeluruh.
“Membangun pasar lintas batas bukan semata proyek ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan. Jika masyarakat sejahtera, maka keamanan lebih mudah dijaga,” tegas Arvin.
Hal senada disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Putu Agus Eka Putra, yang menekankan pentingnya dukungan regulasi keimigrasian.
“Imigrasi siap mendukung lewat pemberian pas lintas batas yang lebih terarah. Dengan begitu, aktivitas di pasar berjalan legal, aman, dan menguntungkan kedua belah pihak,” ujarnya.
Persaudaraan dan Stabilitas Kawasan
Bupati Belu menyebut perbatasan Indonesia-Timor Leste sebagai salah satu perbatasan teraman di dunia. Menurutnya, ikatan budaya dan bahasa yang sama menjadikan pasar rakyat sebagai jembatan persaudaraan sekaligus ruang ekonomi sehat.
Kegiatan Sharing Session tersebut melibatkan TNI, Polri, Bea Cukai, Karantina, BNPP PLBN Motaain, Pemda Belu, serta perwakilan dari Timor Leste. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain perpanjangan jam operasional PLBN, peningkatan koordinasi antarinstansi, hingga usulan revisi perjanjian bilateral yang telah berlaku lebih dari satu dekade.
Menutup diskusi, Anggiat kembali menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi perbatasan.
“Pasar rakyat adalah motor ketahanan pangan, wadah persaudaraan dua bangsa, sekaligus benteng alami untuk menekan praktik ilegal. Dari perbatasan timur negeri, kita kirim pesan kuat kolaborasi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat adalah benteng sejati kedaulatan bangsa,” pungkas Anggiat.(red)
