Spanduk Tolak Revisi UUPA Berkibar di Berbagai Lokasi di Banda Aceh

Minggu, 9 April 2023 - 21:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh, Mercinews.com – Sejumlah spanduk berisikan #Tolak Revisi UUPA berkibar di berbagai lokasi di Banda Aceh, Minggu (09/04/2023) sore.

Spanduk berukuran 4×1 Meter dari berbagai elemen sipil tersebut terlihat di sejumlah lokasi seperti Simpang BPKP Ulee Kareng, Depan Gedung Banda Aceh Madani Education Center (BMEC) dan di kawasan Darussalam, Banda Aceh.

“UUPA Bukan Hanya Perkara Simbol atau Otak Atik Struktur Pemerintahan dan Hapus Lembaga Adat, Tapi Persoalan Kesejahteraan Rakyat Jauh Lebih Penting,” tulis Suara Independen Masyarakat Aceh (SIMA) dalam spanduk berlatar warna biru-putih yang terpajang di depan Gedung BMEC seberang kantor Gubernur Aceh.

Sementara itu dalam spanduk berlatar orange yang dipasang di kawasan lintas Darussalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Untuk Rakyat (GeMPUR) bertuliskan “Revisi UUPA Terkesan Hanya untuk Legislatif Bukan Untuk Rakyat, #Tolak Revisi UUPA”.

Tak hanya disitu di kawasan simpang BPKP juga terlihat sebuah spanduk penolakan terhadap revisi UUPA.

“UUPA adalah Hasil Perjuangan Darah dan Air Mata Rakyat Aceh.. Jangan Sampai Dimanfaatkan Hanya Untuk Kepentingan Segelintir Elit. #Tolak Revisi UUPA”.

Baca Juga:  Kemiskinan Nomor 1: Aceh Butuh Pemimpin yang Mampu Kelola Sumber Daya Alam

Sebagaimana diketahui, sosialisasi draft revisi UUPA yang menelang anggaran hingga Rp. 8,4 M dadi APBA itu sedang dilakukan oleh DPRA ke sejumlah DPRK di Aceh.

Draft revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh tersebut mendapat protes dan kritikan dari berbagai elemen di Aceh karena dinilai janggal dan aneh.

Diantaranya terkait kewenangan DPRA yang dinilai terlalu over, persoalan bendera Aceh yang tak lagi mengacu perundang-undangan, dihapusnya kecamatan pada pasal 2 ayat (3), pemilihan camat melalui pemilihan demokratis, batas Aceh sesuai 1 Juli 1956 yang tak jelas refernsinya pada pasal 3, penghapusan beberapa struktur dalam lembaga adat dan berbagai pasal lainnya yang dinilai tak logis.

Baca Juga:  Banda Aceh dan Aceh Tengah raih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI

Di samping itu, persoalan perpanjangan otsus yang selalu dijadikan alasan revisi UUPA kepada masyarakat dinilai hanya dalih semata, pasalnya Papua berhasil memperpanjang dan menambah dana otsusnya sebesar 2,5% dari DAU hanya melalui Inpres tanpa mengotak atik UU kekhususannya. [m/c]

Berita Terkait

Direktur RSUDZA Fokuskan Gedung Onkologi untuk Pelayanan PON Aceh-Sumut
Tiga jamaah haji Aceh masih jalani perawatan medis di Arab Saudi
Usai kunker ke UEA, Jokowi transit sejenak di Aceh
Pj Gubernur Aceh lantik tiga Penjabat Kepala Daerah ingatkan APBK tepat waktu
Peduli Penderita Thalasemia, Pj Ketua PKK Aceh Donor Darah dan Beri Santunan
MER-C Adakan Layanan Kesehatan dan Bantuan untuk Pengungsi Rohingya di Aceh
BPPA pulangkan 4 warga Aceh kurang mampu dari Jakarta
Catat rekor MURI memasak bubur asyura dengan belanga terbesar, di Banda Aceh

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 19:07 WIB

Direktur RSUDZA Fokuskan Gedung Onkologi untuk Pelayanan PON Aceh-Sumut

Sabtu, 20 Juli 2024 - 18:52 WIB

Tiga jamaah haji Aceh masih jalani perawatan medis di Arab Saudi

Jumat, 19 Juli 2024 - 15:39 WIB

Usai kunker ke UEA, Jokowi transit sejenak di Aceh

Jumat, 19 Juli 2024 - 15:24 WIB

Pj Gubernur Aceh lantik tiga Penjabat Kepala Daerah ingatkan APBK tepat waktu

Rabu, 17 Juli 2024 - 20:10 WIB

Peduli Penderita Thalasemia, Pj Ketua PKK Aceh Donor Darah dan Beri Santunan

Berita Terbaru

Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim (kanan) bersama Anies Baswedan (tengah) di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/7/2024).  ANTARA/Narda Margaretha Sinambela.

Politik

NasDem usung Anies Baswedan untuk Pilgub DKI Jakarta 2024

Senin, 22 Jul 2024 - 22:23 WIB