Jakarta, Mercinews.com – Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, sederet gebrakan di bidang ekonomi menjadi sorotan publik. Berbagai kebijakan strategis diterapkan untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi nasional.
Dalam laporan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), sejumlah kebijakan yang dijalankan selama satu tahun terakhir dinilai berhasil memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat. Fokus utama pemerintahan Prabowo adalah memperkuat pondasi ekonomi dalam negeri di tengah tekanan ekonomi global.
“Langkah-langkah strategis pemerintah diarahkan untuk memperkuat daya beli, membuka lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” tulis Bakom RI melalui unggahan di akun @bakom.ri, Minggu (19/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu kebijakan yang menonjol adalah penguatan devisa hasil ekspor (DHE). Melalui penerapan peraturan baru sejak Maret 2025, kebijakan ini mendorong peningkatan cadangan devisa hingga menembus lebih dari 150 miliar dolar AS. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan moneter nasional.
Selain itu, pemerintah juga mengambil keputusan penting dengan menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Keputusan ini dianggap tepat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pemulihan pascapandemi.
Gebrakan lain yang banyak diperbincangkan publik adalah peluncuran Bank Emas Nasional (Bullion Bank) pada Februari 2025.
Langkah ini merupakan upaya diversifikasi ekonomi sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru di sektor keuangan serta pertambangan.
Tak hanya fokus pada sektor makro, pemerintahan Prabowo juga memperhatikan pekerja sektor informal. Melalui kebijakan insentif THR untuk pengemudi ojek daring (ojol), pemerintah mendorong aplikator transportasi online memberikan apresiasi kepada jutaan mitra pengemudi yang berperan penting dalam ekonomi digital.
Di sisi industri, langkah cepat pemerintah dalam menangani kasus kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) juga menjadi perhatian. Pemerintah memastikan hak-hak buruh tetap terlindungi serta mendorong investor baru untuk memulihkan kegiatan produksi dan menyerap kembali tenaga kerja terdampak.
Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi fokus utama. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah berhasil menghemat lebih dari Rp300 triliun dari belanja negara. Dana tersebut dialihkan untuk program prioritas seperti peningkatan produktivitas pangan, energi, dan pembangunan infrastruktur strategis.
Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan transformasi ekonomi nasional yang berkeadilan. Ia menilai, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat.
“Ekonomi yang kuat bukan hanya soal angka, melainkan soal kesejahteraan rakyat. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.
Dengan sederet gebrakan yang telah dilakukan sepanjang tahun pertama pemerintahannya, publik kini menantikan arah kebijakan baru Prabowo dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia di tahun-tahun berikutnya.(red)
