“Kepercayaan publik itu mahal. Pemerintah harus hadir dengan kejujuran dan tindakan nyata, bukan sekadar administrasi.”
Jakarta, Mercinews.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Kevin Wu, meminta Inspektorat DKI Jakarta segera turun tangan menyusul berulangnya kasus penggunaan foto berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam laporan aduan di lingkungan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Menurut Kevin Wu, kemunculan kasus foto AI serupa di dua instansi berbeda menunjukkan adanya persoalan yang tidak bisa lagi dipandang sebagai kesalahan individu semata. Ia menilai adanya indikasi lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau kasus foto AI seperti ini terus berulang, ini bukan lagi soal oknum. Ini sudah mengarah pada masalah sistemik yang harus segera dibenahi,” ujar Kevin Wu dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Ia menyoroti penggunaan aplikasi aduan masyarakat seperti JAKI yang seharusnya menjadi sarana menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah.
Namun, apabila laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, hal itu berpotensi merusak kepercayaan publik.
Kevin menegaskan, penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi kepada petugas di lapangan.
Ia mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh rantai birokrasi, mulai dari pelaksana, pengawas, hingga pihak yang memverifikasi laporan.
“Perlu ada evaluasi dari hulu ke hilir. Siapa yang mengerjakan, siapa yang mengawasi, dan siapa yang meloloskan laporan tersebut harus ditelusuri secara jelas,” katanya.
Ia juga mendorong Inspektorat DKI Jakarta untuk melakukan investigasi lintas instansi serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem, termasuk standar verifikasi laporan dan mekanisme pengawasan berbasis teknologi.
Menurut Kevin, pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), harus digunakan secara tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan sebaliknya.
“Teknologi itu untuk membantu pelayanan, bukan untuk menutupi masalah. Jika digunakan untuk manipulasi laporan, ini sangat berbahaya dan harus dihentikan,” ujarnya.
Selain itu, Kevin mengusulkan penerapan sistem verifikasi berlapis serta audit berkala terhadap setiap respons aduan masyarakat, guna memastikan laporan benar-benar ditindaklanjuti secara nyata.
Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan.
“Kepercayaan publik itu mahal. Pemerintah harus hadir dengan kejujuran dan tindakan nyata, bukan sekadar administrasi,” tegas Kevin.(red)
