TABANAN-BALI, MERCINEWS.COM – Upaya pemerintah dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum semakin menunjukkan hasil nyata. Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, mencatatkan capaian penting dengan terbentuknya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dalam wilayahnya. Hal ini ditandai melalui kegiatan Sosialisasi Posbankum yang digelar oleh Kanwil Kemenkum Bali di Kantor Desa Penarukan, Selasa (30/9).
Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah edukasi hukum bagi masyarakat desa, tetapi juga menandai bahwa seluruh desa di Kecamatan Kerambitan telah memenuhi persyaratan pembentukan Posbankum.
Dengan demikian, Kerambitan menjadi kecamatan pertama di Tabanan yang mencapai 100 persen pembentukan Posbankum, sekaligus menjadi model penerapan akses keadilan di tingkat akar rumput.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
Acara dibuka oleh Perbekel Desa Penarukan, I Putu Rai Suteja, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kolaborasi dan dukungan yang diberikan dalam memperluas layanan bantuan hukum.
Ia menegaskan bahwa kehadiran Posbankum di desa bukan hanya soal pemenuhan target administratif, tetapi lebih pada pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas keadilan hukum.
“Kami berharap Posbankum ini bisa menjadi tempat masyarakat mengadu dan mencari solusi hukum dengan mudah, murah, dan terpercaya. Ini langkah nyata mendekatkan negara ke desa,” harap I Putu Rai Suteja.
Penguatan Program Kadarkum dan Paralegal Desa
Dalam sesi pemaparan, Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkum Bali, Ida Ayu Putu Herawati, menyampaikan pentingnya keberadaan Posbankum sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum nasional.
Ia menekankan dasar hukum pembentukannya serta peran strategis Posbankum dalam mengurangi kesenjangan akses hukum, terutama di wilayah pedesaan.
Senada dengan itu, Penyuluh Hukum Madya I Gede Adi Saputra menambahkan bahwa pembentukan Posbankum erat kaitannya dengan program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Paralegal Justice Award (PJA). Menurutnya, keberadaan Posbankum akan semakin efektif jika ditopang oleh peran aktif tokoh masyarakat dan paralegal di tingkat desa.
“Paralegal yang dibina dan diberdayakan di desa bisa menjadi ujung tombak layanan hukum yang cepat, tepat, dan humanis,” jelasnya.
Dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Komunitas
Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perjuangan Masyarakat Indonesia, I Gusti Putu Kirana Dana, yang menyoroti pentingnya sinergi antara Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dengan pemerintah desa dalam memperluas cakupan layanan bantuan hukum.
Acara ini turut dihadiri oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Made Prama Dyanti Kusumasinda, tokoh masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, perwakilan mahasiswa, serta pengurus Koperasi Merah Putih Desa Penarukan.
Diskusi berjalan interaktif, dengan berbagai masukan terkait kebutuhan hukum di desa, termasuk penanganan sengketa tanah, masalah warisan, hingga akses informasi hukum bagi kelompok rentan.
Langkah Lanjut dan Harapan
Berdasarkan hasil kegiatan ini, Kanwil Kemenkumham Bali akan melaporkan capaian 100 persen pembentukan Posbankum di Kecamatan Kerambitan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai dasar percepatan replikasi program di kabupaten dan kecamatan lain di Provinsi Bali.
Kegiatan ditutup dengan penyampaian harapan oleh Perbekel Desa Penarukan agar sinergi antarpihak pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat terus diperkuat demi keberlanjutan Posbankum.
“Akses hukum yang inklusif dan berkeadilan bukan hanya cita-cita, tapi bisa diwujudkan mulai dari desa,” tutupnya.(red)
