Politik

Rocky Gerung Sebut Pj Kepala Daerah Hanya Alat untuk Penundaan Pemilu

Pengamat Politik, Rocky Gerung, saat di Banda Aceh. Foto: AJNN/Fitra Widya Rahma.

Banda Aceh, Mercinews – Pengamat Politik, Rocky Gerung, menyebutkan pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah oleh Presiden hanya sebagai alat untuk mengendalikan penundaan pemilihan umum (Pemilu).

Kata Rocky, ada 60 persen Pj Bupati maupun Wali Kota di seluruh Indonesia diangkat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Masa jabatan yang diemban Kepala Daerah tersebut selama 2,5 tahun. Sementara pengangkatan yang dilakukan tanpa melalui Pemilu. Menurut Rocky, pejabat yang diangkat tentunya akan mengabdi pada orang yang mengangkat.

Sementara jika dipilih oleh rakyat, setidaknya mereka akan sadar diri untuk mengabdi kepada rakyat.

Saya akan terus mengawasi proyek yang diniatkan untuk memperpanjang masa Pemilu,” kata Rocky, di Banda Aceh, Seperti dilansir Ajnn Kamis, (16 /2/2023).

Hal lain yang ia temukan yakni adanya persiapan dari oknum-oknum untuk mengakhirkan regulasi, dan mensosialisasikan penundaan Pemilu.

Baca Juga:  7 Caleg DPR RI Dapil 1 Aceh Suara Terbanyak Hasil Real Count KPU Sementara

Pada kesempatan tersebut Rocky juga mengkritik kebijakan Pemerintah, karena dinilai tidak ada perencanaan politik berbasis kepedulian.

Ia mencontohkan, persoalan yang tidak dilihat Pemerintah yakni dampak pemutusan hubungan kerja terhadap rencana bekeluarga. “Kita berbahagia karena ada 2 juta perkawaninan, artinya minimal ada 2 juta kehamilan.

Coba pikirkan kehamilan di masa resesi dan masa PHK,” kata Rocky. Kemudian, ia juga menganalisis persoalan prevalensi stunting capai 24 persen.

Sementara, kekurangan gizi pada anak akan membuat intelektualitas mereka menyusut sampai 25 persen dalam 10 tahun ke depan. Apalagi kata Rocky milenal harus berkompetensi di tahun 2045.

Ia menilai anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk gizi mereka, berbuah menjadi prioritas pembangunan infrastruktur.

Selain itu, lanjutnya, juga tidak ada transparansi data statistik dari pemerintah, sehingga tidak terlihat ada kesenjangan.

Baca Juga:  Real Count KPU Suara Caleg DPR RI, DPD RI, dan DPRD Tiba-Tiba Berkurang Sendiri

Misalnya kesenjangan para kekayaan oligarki dan masyarakat biasa. “Seharusnya kebijakan sosial diamankan, kebijakan publik dilakukan,” tegas Rocky. (**)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top