Jakarta, Mercinews.com – Dengan ditolaknya gugatan paslon 01 dan 03 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka bisa dipastikan program pariwisata di era Jokowi akan berlanjut di era Prabowo.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, memastikan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menjadi suksesor Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, pemerintah akan segera menyiapkan dan mendukung proses transisi pemerintahan ke presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 yakni, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pakar Strategi Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi menyebut, di bidang pariwisata, di masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo ini, ada beberapa kebijakan yang perlu mendapat perhatian khusus.
Kebijakan itu antara lain kontinuitas program pariwisata unggulan, promosi pariwisata, investasi infrastruktur, pengembangan destinasi baru, pengelolaan lingkungan dan budaya, pelatihan tenaga kerja, dan keamanan wisatawan
Kelangsungan program-program pariwisata unggulan yang telah diluncurkan sebelumnya, seperti 5 Destinasi Pariwisata Superprioritas, pengembangan KEK pariwisata, ataupun dana abadi pariwisata (Indonesia Tourism Fund) harus dipastikan akan terus berjalan,” kata Taufan kepada detikTravel, Selasa (23/4/2024).
Taufan menambahkan, promosi pariwisata juga harus ditinjau dan diperbarui, baik bagi wisatawan domestik dan internasional untuk semakin meningkatkan daya tarik bagi mereka.
Selain itu, investasi dalam infrastruktur pariwisata, termasuk transportasi, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya harus diperhatikan.
Tidak berhenti di situ saja, Taufan mengingatkan perlunya pengembangan destinasi baru. Yakni dengan mengidentifikasi dan mengembangkan destinasi pariwisata baru yang memiliki potensi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
“Tentu saja harus diiringi dengan kebijakan dan program untuk melindungi lingkungan dan warisan budaya, serta mempromosikan pariwisata berkelanjutan,” sambungnya.
Meningkatkan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja di sektor pariwisata untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan juga perlu untuk dilakukan.
Tak kalah pentingnya, memperkuat kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan dan promosi pariwisata, termasuk melalui kemitraan publik-swasta (PPP).
“Tidak lupa, kewajiban lainnya yakni menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan melalui peningkatan pengawasan dan koordinasi dengan lembaga terkait. Intinya, menjaga kontinuitas dan menyesuaikan kebijakan pariwisata dengan visi pemerintahan baru akan membantu memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan sektor pariwisata di masa depan sebagai tahapan menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Taufan. []
detikcom
