Jakarta, Mercinews.com – Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU melakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS di delapan kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 6.
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan perkara PHPU 2024 Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Golkar di Gedung I MK, Jakarta, Jumat (7/6).
Delapan kecamatan itu, yakni Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Simpang Jernih, dan Kecamatan Peunaron.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
MK memerintahkan penghitungan ulang surat suara sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan diucapkan.
Dalam perkara ini, Partai Golkar mendalilkan bahwa terdapat penambahan suara untuk Partai Gerindra dan Partai Aceh yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan pada delapan kecamatan tersebut.
Partai Golkar telah menyampaikan surat keberatan terhadap hasil pleno ke Bawaslu Kabupaten Aceh Timur. Keberatan tersebut ditindaklanjuti dengan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Aceh Timur ke Komisi Independen (KIP) Kabupaten Aceh Timur.
KIP Kabupaten Aceh Timur, menurut Partai Golkar, telah menindaklanjuti keberatan itu dengan mengirimkan surat kepada ketua PPK di delapan kecamatan yang dipersoalkan. Namun, tidak ada lanjut dari para ketua PPK tersebut.
Dalam pertimbangan hukum, MK telah melakukan persandingan berdasarkan bukti yang diajukan para pihak. Dari persandingan tersebut, MK mendapati bahwa memang terdapat perbedaan jumlah suara untuk Partai Aceh dari Formulir C. Hasil Salinan dengan Formulir D. Hasil Kecamatan.
“Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara pada Formulir D. Hasil Kecamatan merupakan suara yang benar dan valid,” ucap Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan hukum.
Terkait dengan dalil tidak adanya tindak lanjut dari PPK atas perintah KIP Kabupaten Aceh Timur, MK menyatakan dalil tersebut telah terbukti di persidangan.
Di samping itu, di persidangan juga terungkap bahwa Bawaslu Provinsi Aceh telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Timur, serta PPK delapan kecamatan yang dipersoalkan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
Oleh karena itu, MK tidak dapat meyakini keabsahan angka perolehan suara yang ada.
“Demi mendapat kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum anggota legislatif untuk anggota DPRA di Dapil Aceh 6, serta untuk melindungi hak konstitusional pemilih, maka menurut Mahkamah perlu penghitungan ulang surat suara,” ucap Arief.
(m/c)
Sumber Berita : Antara
