“Kalau mau kritik, kritik dengan data dan prestasi. Jangan jual ayat untuk kebencian. Presiden Prabowo sedang bekerja keras memikul amanah untuk rakyat.”
MERCINEWS.COM – Staf Khusus Menteri Agama (Stafsus Menag) Gugun Gumilar menanggapi tulisan berjudul “Gontor Menegur Prabowo dengan Al-Qur’an” yang beredar di sejumlah platform. Gugun menilai tulisan tersebut telah menarik kesimpulan politik dari lantunan Surat Al-Ahzab ayat 70-73 saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
Dalam tulisan tersebut, pelantunan Surat Al-Ahzab ayat 70-73 yang memuat pesan mengenai perkataan yang benar atau qaulan sadida dinarasikan sebagai teguran kepada Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gugun membantah narasi tersebut. Menurutnya, lantunan ayat tersebut tidak ditujukan sebagai bentuk teguran kepada Presiden, melainkan doa dan nasihat yang bersifat umum.
“Ini adalah hoaks murahan dan fitnah yang dibungkus agama. Jangan bawa-bawa nama besar Gontor untuk framing politik jahat. Saya pastikan, Gontor menyambut Presiden Prabowo dengan penuh hormat, penuh adab sebagai kepala negara,” kata Gugun dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).
“Lantunan Al-Ahzab itu adalah doa dan nasihat universal untuk setiap pemimpin agar senantiasa berkata benar, bukan tamparan seperti yang dipelintir penulis liar itu,” lanjutnya.
Gugun kemudian mengaitkan pesan qaulan sadida dalam Surat Al-Ahzab dengan sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo. Ia menyebut sejumlah langkah pemerintah di bidang hukum, pemberantasan korupsi, pendidikan, dan pengelolaan dana umat.
Gugun menyoroti kebijakan pemerintah terkait penguasaan kembali kawasan hutan negara. Ia menyebut pemerintah telah mengambil kembali sekitar 5 juta hektare kawasan hutan.
“Di bidang hukum, keberanian Presiden Prabowo itu luar biasa. Bayangkan, 5 juta hektare hutan negara, hutan kita yang puluhan tahun dicuri, dikuasai oleh pengusaha-pengusaha nakal, berhasil direbut kembali oleh pemerintah di era Prabowo,” kata Gugun.
Ia juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan upaya pemerintah melakukan penertiban terhadap penguasaan kawasan hutan.
Soroti Penanganan Perkara Migas
Gugun selanjutnya menyinggung penanganan perkara di sektor minyak dan gas bumi. Ia menyebut nama Mohammad Riza Chalid dalam konteks penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.
“Soal mafia migas, siapa yang berani menyentuh Riza Chalid dan keluarganya selama ini? Tidak ada. Semua takut. Hanya di era Presiden Prabowo, mafia migas itu dikejar habis-habisan, aset-asetnya di luar negeri diburu, orangnya ditetapkan tersangka,” ujarnya.
Gugun juga menyinggung penanganan dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program pemerintah.
Menurut Gugun, penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan korupsi dalam program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus.
“Program MBG itu program hati Pak Prabowo untuk anak-anak Indonesia. Tapi ketika ada oknum yang korupsi di dalamnya, bahkan jika itu orang dekat Presiden sekalipun, perintah Presiden jelas: sikat habis, jangan pandang bulu,” kata dia.
Gugun juga menyebut pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu langkah pemerintah dalam penegakan hukum.
“Di bawah komando Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan dan mengembalikan aset negara hasil korupsi hingga puluhan triliun rupiah,” ujarnya.
Singgung Kebijakan Pendidikan
Selain bidang hukum, Gugun menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Ia menyebut renovasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat, serta program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari kebijakan pemerintah.
“Jangan tutup mata. Di bidang pendidikan, perubahan itu nyata. Ribuan sekolah rakyat, madrasah, pesantren yang rusak berat direnovasi total. Pemerintah membangun Sekolah Rakyat berasrama gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” kata Gugun.
Ia juga menyebut program kuliah gratis dan Makan Bergizi Gratis yang menyasar puluhan juta anak.
Gugun turut menyinggung rencana pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) melalui Kementerian Agama. Lembaga tersebut direncanakan untuk menghimpun dan mengelola potensi dana keagamaan, seperti wakaf, infak, dan sedekah.
Ia mengatakan, pengelolaan dana umat diharapkan dapat mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan usaha.
“Ini gagasan revolusioner dan sangat pro-umat. Ini yang dikerjakan Presiden, bukan sibuk berkata kasar seperti yang difitnahkan,” kata Gugun.
Gugun meminta masyarakat tidak mudah menerima narasi yang mengaitkan ayat Al-Qur’an dengan kepentingan politik tanpa melihat konteksnya.
“Berhentilah memfitnah Presiden dengan ayat. Kalau mau kritik, kritik dengan data, dengan prestasi. Rakyat sudah cerdas. Jangan jual ayat untuk kebencian. Faktanya, Presiden Prabowo sedang bekerja keras memikul amanah berat itu untuk rakyat, dan hasilnya sudah dirasakan umat,” tutup Gugun.(red)
