“Prabowo siap berperan sebagai “Komandan Diplomasi Indonesia” yang tidak hanya aktif di berbagai forum internasional, tetapi juga berkomitmen untuk mengejar misi konstitusi, yaitu menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia, terutama dengan memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina.”
Oleh: Aat Surya Safaat
Usai melakukan kunjungan singkat ke Jepang, Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat, pada 21 September 2025 untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadirannya di markas besar badan dunia tersebut bakal menjadi momen “historis”. Pasalnya, sudah lebih dari satu dekade Presiden Republik Indonesia absen di forum internasional itu.
Presiden Prabowo mendapat kehormatan untuk berbicara sebagai pembicara ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 23 September 2025.
Sidang ke-80 Majelis Umum PBB itu sendiri akan berlangsung pada 9 – 23 September 2025 dengan tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development, and Human Rights”. Sidang itu digelar secara tahunan oleh Majelis Umum PBB (UN General Assembly) yang merupakan salah satu badan utama PBB.
Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo tampaknya segera menghidupkan kembali semangat lama yang pernah membawa Indonesia disegani di panggung internasional dengan berpegang pada prinsip-prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Politik luar negeri bebas aktif yang secara konsisten dipilih Pemerintah Republik Indonesia itu kini diyakini telah hadir dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
Tidak dapat dimungkiri, kehadiran Presiden Prabowo di Majelis Umum PBB serta di berbagai ajang internasional lainnya, serta kunjungan kenegaraan ke berbagai negara sahabat, memberi kesan bahwa pemerintahannya disambut baik oleh dunia internasional.
Dalam waktu relatif singkat, arah diplomasi luar negeri Indonesia berubah wajah, dari pendekatan yang cenderung pasif dan reaktif, menjadi aktif, aspiratif, tetapi sekaligus lebih tegas dengan tetap berkomitmen menerapkan politik luar negeri bebas aktif.
Politik luar negeri itu sendiri adalah komponen dari kebijakan politik nasional yang ditujukan ke luar. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar serta merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional.
Secara historis, politik luar negeri bebas aktif merupakan pengejawantahan dari buah pemikiran Bung Hatta yang terangkum dalam karya legendarisnya dengan judul Mendayung di Antara Dua Karang.
Politik luar negeri bebas aktif secara harfiah memiliki makna dasar sebagai suatu kondisi bebas dan tidak terikat, namun tetap bersikap aktif dalam konteks hubungan antarbangsa, baik di tingkat regional maupun internasional.
Tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif cukup berat. Namun, ia memiliki kemampuan untuk memperbesar kontribusi dan kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional, terutama karena dia memiliki keterampilan dalam bernegosiasi serta mempunyai jaringan luas di dunia internasional.
Presiden Prabowo siap memosisikan Indonesia secara nyata sebagai salah satu pemain kunci dalam arena global, sesuai dengan visinya untuk mengembalikan peran aktif Indonesia di fora internasional.
Dalam konteks hubungan internasional, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan sekadar menjadi “penonton”, tetapi akan berperan sebagai salah satu penentu dalam menjaga perdamaian, baik di tingkat regional maupun global.
Prabowo siap berperan sebagai “Komandan Diplomasi Indonesia” yang tidak hanya aktif di berbagai forum internasional, tetapi juga berkomitmen untuk mengejar misi konstitusi, yaitu menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia, terutama dengan memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina.
Prabowo dikenal memiliki jaringan luas di kancah internasional. Sebagai putra dari ahli ekonomi terkemuka, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo (almarhum), Prabowo pernah menempuh pendidikan di Sekolah Parakomando Fort Bragg, Amerika Serikat, dengan prestasi terbaik di antara mahasiswa asing, bersama Raja Yordania Abdullah II.
Setelah pensiun dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan beberapa negara Eropa sebelum kembali ke Indonesia untuk berkecimpung di dunia bisnis, mengikuti jejak adiknya, Hashim Djojohadikusumo, seorang konglomerat, dan kemudian terjun ke dunia politik sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Keahlian dalam berkomunikasi dan jaringan internasional yang dimiliki Prabowo, seperti yang terlihat saat ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan, merupakan keuntungan besar bagi Indonesia.
Apalagi saat ini Prabowo didukung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diyakini memiliki pemahaman yang baik tentang diplomasi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan Menlu Sugiono juga secara jelas menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan WNI di luar negeri.
Di lain sisi, Presiden Prabowo juga tampaknya ingin membangun citra di dunia internasional bahwa Indonesia peduli dengan masalah-masalah global dan aktif berupaya untuk ikut menanganinya.
Namun, situasi internasional yang kompleks dan masalah ekonomi domestik yang tidak ringan menjadi tantangan serius bagi Presiden Prabowo ke depan. Maka, Presiden Prabowo dituntut untuk terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif secara konsisten serta melakukan diplomasi yang fleksibel tanpa mengabaikan kepentingan nasional Indonesia.
Salah satu fokus kebijakan luar negeri Indonesia yang krusial ke depan adalah keberlanjutan diplomasi Indonesia dengan dua raksasa ekonomi, yakni China dan Amerika Serikat. Meski kondisi AS dan China masih terlibat perang dagang, Indonesia tidak boleh timpang dengan memprioritaskan satu negara saja.
Politik luar negeri Indonesia harus diwujudkan dalam kebijakan luar negeri yang terus mengedepankan hubungan baik dengan semua pihak, terutama tetap menjalin hubungan baik dengan China sebagai negara besar di Asia dan AS sebagai negara adidaya di dunia.
Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan China, termasuk tentunya dengan negara-negara sahabat di lingkungan Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
Sementara itu, kehadiran Presiden Prabowo di Majelis Umum PBB di New York pada September 2025 ini merupakan langkah strategis untuk menguatkan posisi Indonesia di kancah global.
Selain itu, penguatan sistem pertahanan dengan kenaikan anggaran setiap tahun perlu menjadi salah satu kebijakan yang harus diambil Presiden Prabowo, di samping harus terus membangun kedaulatan maritim yang tangguh agar angkatan bersenjata Indonesia selalu siap siaga dan disegani negara-negara lain.
Dalam kaitan ini, kiranya tepat adagium atau, lebih tepatnya, peribahasa Latin yang menyatakan, “Si vis pacem, para bellum” (Jika mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang).
*Aat Surya Safaat adalah Kepala Biro Kantor Berita ANTARA di New York tahun 1993 – 1998 dan Direktur Pemberitaan ANTARA tahun 2016. Saat ini wartawan senior itu mendapat amanah sebagai Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat.
