Banda Aceh, Mercinews.com – Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) kembali membantu memulangkan empat warga kurang mampu ke kampung halaman di Aceh karena mengalami sakit dan keterbatasan biaya di ibu kota Jakarta.
“Untuk tiket pemulangan ditanggung langsung oleh BPPA. Selain tiket bus, kita juga memberikan uang saku selama perjalanan ke Aceh,” kata Kepala BPPA, Akkar Arafat dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Selasa 16 juli
Adapun ke empat warga tersebut yakni Salmiah (44) warga Gampong Kramat Luar, Kabupaten Pidie dan Abdul Wahab (42) warga Panton Labu, Kabupaten Aceh Utara. Abdul Wahab dipulangkan beserta dengan dua anak laki-laki nya. Saat ini, mereka sedang dalam perjalanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akkar mengatakan, pemulangan tersebut berawal dari adanya informasi yang diterimanya tentang keinginan mereka untuk dipulangkan ke Aceh dari anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma.
Di mana, dalam keterangan yang diterimanya, ke empat warga Aceh tersebut sebelumnya sudah lama merantau ke Jakarta. Tetapi, sampai hari ini belum bernasib baik.
Selama di Jakarta, Salmiah menumpang di rumah kerabatnya dan bekerja di warung kecil, serta menjadi asisten rumah tangga, sedangkan Abdul Wahab merupakan tukang bangunan di daerah Tebet.
“Namun, dalam perjalanan Salmiah kekurangan biaya hidup di Ibu kota, sedangkan Abdul Wahab mengalami sakit sehingga tidak bisa bekerja,” ujarnya.
Keterbatasan biaya Abdul Wahab, lanjut Akkar, mengakibatkan anaknya putus sekolah, atas dasar itu kemudian yang bersangkutan meminta untuk dipulangkan ke Aceh.
“Karena kalau di Jakarta mahal biaya sekolah, tapi kalau di Aceh adik-adik kita itu masih bisa melanjutkan sekolahnya,” katanya.
Maka dari itu, lanjut dia, BPPA langsung membantu mereka agar bisa kembali ke kampung halaman di Aceh. Dan pemulangan ini juga merupakan bagian dari program kerjanya, dan BPPA juga terus membantu masyarakat Aceh di perantauan.
“Pada intinya, ketika ada yang kesusahan untuk pulang, kita sangat terbuka untuk membantunya. Namun, tetap harus dengan mengedepankan mekanisme yang berlaku,” demikian Akkar Arafat. (mc)
