Aceh

Tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, Mahasiswa Kepung Gedung DPRK Lhokseumawe

Aksi demonstran mengepung Gedung DPRK Lhokseumawe di Jalan Merdeka Kecamatan Banda Sakti./ Foto: Modusaceh.co

Lhokseumawe, Mercinews.com – Aksi demontrasi, menuntut dicabutnya UU Cipta Kerja Omnibus Law, Kamis (8/10), aliansi mahasiswa gabungan Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, “mengepung” Gedung DPRK Lhokseumawe, Jalan Merdeka Kecamatan Banda Sakti.

Aksi demo itu sempat membuat Kapolres AKBP Eko Hartanto dan anggotanya, harus berjibaku meredam benih keributan yang nyaris menimbulkan kisruh.

Pantauan di lapangan, ratusan mahasiswa dari berbagai Universitas di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, sekira pukul 10.30 Wib, bergerak dengan berjalan kaki menuju ke Gedung DPRK Lhokseumawe di Jalan Merdeka.

Mereka dikawal langsung Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto sampai memasuki halaman depan Gedung DPRK Lhokseumawe.

Kedatangan mahasiswa itu disambut Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail Manaf dan wakilnya T. Sofianus alias Pon Chik berserta beberapa anggota dewan lainnya dengan posisi saling berhadapan.

Sejumlah mahasiswa langsung menyampaikan orasinya secara berganti. Misal, kordinator lapangan (Korlap) Aliansi Mahasiswa Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Jamal, Manzahari, LMND Martha Bereuh, Ketua Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR ) Aceh Nanda Rizki, Ketua PMII Reza, GMNI Joshua dan Ketua HMI Muhammad Fadil.

Namun, ketika mahasiswa sedang melakukan orasinya, tiba-tiba di tengah kumpulan mahasiswa terjadi kisruh, sehingga memancing suasana menjadi tegang.

Terlihat, sampai terjadinya aksi saling dorong dan saling lempar botol air mineral yang menuai terjadinya keributan.

Baca juga:  Aksi Massa di Lhokseumawe Minta Penjarakan Sukmawati

Para mahasiswa nyaris terpancing dengan kondisi dan terprovokasi sehingga menimbulkan keributan antar pendemo. Bahkan, sempat beredar kabar ada mahasiswa yang ditangkap atau dipukuli.

Seketika itu, mahasiswa pun memberi reaksi meneriakkan kata protes dan kalimat tidak sopan karena menduga adanya upaya provokasi.

Sehingga, Kapolres menjadi sasaran mahasiswa yang memprotes dan mengkritik tindakan polisi serta meminta petugas tidak menggunakan kekerasan.

Namun dengan sikap tenang, Kapolres merespon dan menyikapi hal itu. Caranya, dia langsung bicara dan meminta mahasiswa untuk tertib dan tidak anarkis serta tidak terpancing dengan upaya provokasi.

“Pertama yang perlu saya ingatkan, aksi demo dilarang ditengah pandemik, tapi saya ijinkan demi mahasiswa bisa menyampaikan aspirasinya. Asal tertib, jangan anarkis dan jangan terpancing provokasi. Tidak benar dan tidak ada mahasiswa ditangkap atau dipukuli. Kalau benar ada, bawa kemari,” ujarnya.

Seketika itu juga mahasiswa meneriakan kata polisi sudah sportif, maka diminta kesadarannya untuk bersikap positif dan sportif tanpa harus anarkis.

Beberapa menit kemudian, mahasiswa kembali berteriak untuk memaksa masuk dan menduduki Gedung DPRK Lhokseumawe, hingga terjadi saling dorong antara mahasiswa dengan pagar betis petugas.

Bahkan, dalam barisan pendemo juga sempat nyaris terjadi bentrokan antar mahasiswa dengan beberapa pelajar SLTA.

Baca juga:  Lhokseumawe Traditional Culture Festival dipastikan Menjadi Acara Terbaik

Lagi-lagi, Kapolres kembali memberi peringatan kepada penggerak mahasiswa agar mengontrol pendemo agar tetap tertib dan tidak anarkis. Atau polisi mengambil tindakan membubarkan aksi mahasiswa.

Tidak hanya itu, selain berjibaku dengan para mahasiswa, Kapolres juga mengawal anggota DPRK dalam lingkaran kepungan mahasiswa yang sedang berapi-api menyampaikan aspirasinya.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto mengaku, meski aksi demo mahasiswa sempat terjadi kericuhan dan nyaris menimbulkan kerusuhan, pihaknya dapat segera mengatasi dan meredamnya.

Ada 550 personil polisi dikerahkan agar aksi demontrasi mahasiswa ini berjalan lancar tanpa menimbulkan kerusuhan dan berakhir damai.

Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail Manaf menyambut baik aksi delegasi para mahasiswa ke Gedung DPRK Lhokseumawe, demi memperjuangkan kepentingan buruh.

Semua tuntutan mahasiswa terutama ikut menolak pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law juga dipenuhi, ditandai dengan menandatangani surat petisi penolakan Omnibus Law.

Ismail berjanji, pihaknya akan terus mengawal petisi itu sebagai aspirasi rakyat yang harus diperjuangkan demi masa depan dan kesejahteraan para buruh di Indonesua.

Usai penandatanganan surat petisi mahasiswa tentang penolakan Omnibus Law, aksi demo berakhir dengan damai tanpa menyisakan kerusuhan.

Bahkan para mahasiswa juga saling memberi salam hormat kepada Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto karena dinilai telah bertindak arif.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *