Dunia Islam

Terkait Surat Edaran Kemenag Panduan Ramadhan-Idul Fitri, Ini Kata MPU Aceh

Foto: Dok.MODUSACEH.CO

Banda Aceh, Mercinews.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali atau akrab disapa Lem Faisal menilai. Menteri Agama RI Fachrul Razi, terlalu dini mengeluarkan surat edaran (SE), terkait Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah.

Alasannya, selain masyarakat Indonesia dan Aceh sedang menghadapi wabah virus corona (Covid-19). Waktu tibanya bulan suci ramadhan juga masih 16 hari lagi. Tentu, masih ada waktu untuk melakukan koordinasi dan kajian yang mendalam.

“Saya kira pada 27 Sya’ban atau menjelang tiga hari memasuki bulan ramadhan, masih bisa mengeluarkan pengaturan pelaksanaan ibadah tersebut. Bila saat ini, saya kira masih terlalu dini,” kata Lem Faisal dalam wawancara khusus dengan Modusaceh.co, Selasa, 7 April 2020 melalui sambungan telpon seluler.

Dia juga mengatakan, terkesan para menteri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini, berlomba-lomba mengeluarkan surat edaran (SE), yang bersifat  mengatur kegiatan keagamaan ummat.  Padahal, berbagai surat edaran yang telah dikeluarkan pemerintah, justeru semakin membuat masyarakat resah dan bingung.

“Jadi saya tegaskan, para menteri janganlah berlomba-lomba mengeluarkan surat edaran untuk masyarakat, kecuali untuk internal pemerintah, ya silahkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama RI Fachrul Razi mengeluarkan surat edaran (SE), Nomor: 6 Tahun 2020. Isinya, terkait Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah.

Salah satu poin adalah, mengatur pelaksanaan shalat tarawih agar dilakukan bersama keluarga di rumah masing-masing. “Shalat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah,” tulis Fachrul Razi dalam surat itu.

Ini sejalan dengan penetapan Pembatasan Status Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Tujuannya, memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19), sehingga berbagai kebijakan harus satu pintu.

Baca juga:  Plt Gubernur Aceh Minta Diperbanyak Proyek Strategis Nasional

Selain itu, surat edaran Kemenag RI juga mengatur soal prosesi sahur dan buka puasa, yang harus dilakukan individu atau keluarga inti di rumah masing-masing. Ia melarang adanya sahur on the road atau buka buka puasa bersama.

“Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun mushalla ditiadakan,” katanya.

Selain itu, Menag RI juga mewajibkan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan dengan, baik berdasarkan ketentuan fiqih ibadah.

Maka, dia juga meminta agar tadarus Al-Qur’an dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan bacaan Al-Qur’an. “Peringatan Nuzulul Qur’an dalam bentuk tabligh dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun mushalla ditiadakan,” jelasnya.

Selain itu, juga  ada instruksi agar masyarakat tak menggelar i’tikaf di bulan ramadhan di masjid atau mushalla. Biasanya, ibadah i’tikaf dilakukan 10 malam terkahir di bulan ramadhan pada sejumlah masjid.

Terkait Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Menag RI juga mengatur, yang biasa dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau di lapangan, untuk ditiadakan. Ia pun menunggu terbitnya Fatwa MUI terkait pedoman ibadah Shalat Id di tengah wabah corona.

Larangan lain soal takbir keliling juga ditiadakan. Ia meminta agar masyarakat menggelar kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid atau mushalla dengan menggunakan pengeras suara. “Silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika Hari Raya Idul Fitri, bisa dilakukan melalui media sosial dan video call/conference,” paparnya.

Baca juga:  Terus Bertambah, Sudah Ada 2.019 Pasien Terjangkit Virus corona di 14 Negara

Nah, dari semua ketentuan surat edaran Menag RI tadi. Lem Faisal berpendapat. “Menteri Agama jangan mengeluarkan surat edarannya sendiri, menteri lain juga keluarkan surat edarannya sendiri. Begitu juga dengan instansi lainnya. Sehingga sudah seperti Ormas saja, kalau ormas wajarlah. Ini sudah terkesan mempublikasi kebijakannya sendiri atau masing-masing,” kritik Lem Faisal.

Masih kata Lem Faisal. “Apa pun yang dikeluarkan pemerintah terkait kebijakan pencegahan dan percepatan penanganan wabah virus corona (Covid-19), harus disampaikan melalui satu pintu. Jangan banyak sekali mengeluarkan surat edaran sehingga masyarakat kebingungan,” tambah Lem Faisal.

Ia menyebut, surat edaran Menteri Agama Fachrul Razi telah menimbulkan keresahan dan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Misal, pelarangan tidak boleh melaksanakan Shalat Tarawih dan Shalat Id di Mesjid atau lapangan.

“Selama kita masih mampu menjamin dan memenuhi unsur kesehatan yang telah diterapkan pemerintah seperti social distancing (menjaga jarak) yang dibenarkan secara kesehatan, kenapa tidak boleh,” kata Lem Faisal, bertanya.

Wakil Ketua MPU Aceh ini berharap, Pemerintah Indonesia jangan melarang kegiatan keagamaan masyarakat, terutama sekali terkait pelaksanaan ibadah di bulan suci ramadhan. “Tapi, mengatur teknis pelaksanaannya ndak masalah, asalkan bermusyawarah dengan para ahli ulama,” saran dia.

Lanjut Lem Faisal, tidak semua surat edaran dari pemerintah bisa diterapkan untuk semua wilayah di Indonesia. Sebab, Indonesia sangat luas dan majemuk, terutama dalam pelaksanaan ibadah umat Islam. “Jadi, jangan satu surat edaran itu harus diberlakukan untuk seluruh wilayah dan daerah di Indonesia. Ini tidak boleh,” tegasnya.

 

[m/news]

 

Sumber: Modusaceh.co

 

Comments