Aceh

Senator Aceh Fachrul Razi: Sepakat Bahas Percepatan Tanah Untuk Kombatan GAM

Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi 

Jakarta, Mercinews.com – Ketua Komite I DPD RI yang juga Senator asal Aceh,  H. Fachrul Razi MIP, memimpin rapat pleno pembahasan percepatan penyelesaian konflik pertanahan di daerah dengan membentuk Tim Kerja Bersama Menteri ATR/BPN RI, Sofyan A.Djalil, Rabu, 23 September 2020 di Jakarta.

Rapat secara virtual itu berlangsung hingga sore hari. Hasilnya, disepakati bahwa, Komite I DPD RI dan Menteri ATR/ BPN segera menyelesaikan permasalahan tanah bagi kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.

Ini sesuai perjanjian damai MoU Helsinki antara GAM dengan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2015 di Helsinki.

Fachrul Razi juga menyampaikan permasalahan konflik pertanahan di Aceh harus segera diselesaikan secara cepat.

Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama dengan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini, selain dipimpin langsung Ketua Komite I, Fachrul Razi, juga diikuti Wakil Ketua Komite I, Abdul Khalik dan Fernando Sinaga.

Hadir juga anggota Komite I DPD RI antara lain, Agustin Teras Narang, Instianawaty Ayus, Muh. Syukur, Filep Wamafma, Amang Syafrudin, Leonardy Harmainy, Maria Goreti, Abdurahman Thoha, GKR Hemas, Richard Hamonangan, Hudarni Rani, Badikenita Sitepu, Dewa Putu Ardika, Almalik Papabari, Husain Alting, dan Abdurrahman Bahasyim.

Sementara dari Kementerian ATR/BPN dihadiri Menteri Sofyan A.Djalil, didampingi Wakil Menteri ATR dan sejumlah pejabat kementerian.

Fachrul Razi mengatakan, pihak beserta Menteri Sofyan Djalil akan all out menyelesaikan permasalahan tanah untuk kombatan dan korban konflik secara cepat.

Baca juga:  Prodi Ilmu Komunikasi Unimal Gelar Peace Expo 2019

“Kami sepakat tahun 2021, masalah tanah untuk kombatan dan masyarakat korban konflik segera selesai. Pak Menteri komit untuk selesaikan tanah kombatan,” tegas Fachrul Razi.

Penyelesaian konflik pertanahan dan percepatan reforma agrarian, merupakan program prioritas pemerintahan saat ini. Namun, konflik pertanahan dan reforma agraria khususnya di daerah, justeru tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Berbagai konflik pertanahan masih berlangsung dan tidak terselesaikan sampai saat ini. Misal,  yang terjadi di Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Aceh, sampai dengan Papua Barat.

Sementara program TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria), juga tidak pernah sesuai harapan. Masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikat tanah, malahan menjual kembali tanahnya tanpa dapat dicegah pemerintah.

Kondisi ini menjadi persoalan yang masih dirasakan masyarakat daerah. Itu sesuai aspirasi yang disampaikan kepada Komite I DPD RI.

“Sebagai representasi daerah, Komite I sangat berkepentingan untuk mencarikan solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan konflik pertanahan dan agraria yang terjadi di daerah,” kata Fachrul Razi.

Komite I berpandangan, tanah dan kekayaan alam daerah merupakan bagian dari kekayaan nasional, yang wajib dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat daerah.

“Namun dalam praktiknya pengelolaan tanah dan kekayaan alam daerah telah menimbulkan ketimpangan struktur atas kepemilikan dan penguasaan, serta pemanfaatannya sehingga menyebabkan timbulnya konflik norma (conflict of norms), konflik kepentingan (conflict of interests), konflik ekonomi (economical conflict) dan penurunan kualitas lingkungan,” ulas Fachrul Razi.

Baca juga:  Polisi Selidiki Keberadaan Sunda Empire di Aceh

Karena itu, pengelolaan pertanahan yang adil, berkepastian dan berpihak kepada kepentingan masyarakat daerah sangat dibutuhkan.

Rapat Kerja diakhiri dengan kesimpulan. Pertama, Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, untuk bersinergi dalam bentuk Tim Kerja Bersama dalam penanganan legalisasi aset, redistribusi tanah, dan permasalahan, konflik, dan sengketa pertanahan di daerah.

Kedua, Komite I DPD RI mendukung dan mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI untuk segera menyelesaikan kebijakan “one map policy” pertanahan dan melakukan penataan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.

Ketiga, Komite I DPD RI mendorong dan akan berkomunikasi secara strategis dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, untuk lebih mengoptimalkan penanganan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi di beberapa daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memperhatikan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat.

Rapat Kerja yang berlangsung kritis dan positif ini, berakhir pada pukul 16.00 WIB dengan komitmen agar Reforma Agraria dapat berjalan ke arah yang benar dan sesuai dengan amanat UUD 1945, yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. []

Comments