Hukum

Saat Penangkapan Edhy Prabowo, KPK Sita Jam Rolex, Tas Hermes dan LV

Konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 26 November 2020 dini hari. Foto: Screenshot video YouTube KPK.

Jakarta, Mercinews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo ditangkap penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 25 November 2020 pukul 00.30 WIB.

Saat penangkapan, para penyidik KPK menyita satu lembar ATM atas nama Ainul Faqih dan sejumlah barang mewah yang diduga dibeli dari luar Indonesia. Barang mewah tersebut terdiri dari Tas LV, Tas Hermes, Baju Old Navy, Jam Rolex, Jam Jacob n Co, Tas Koper Tumi dan Tas Koper LV.

Sebagaimana diketahui Edhy Prabowo ditangkap penyidik KPK bersama sejumlah orang lain karena diduga terlibat dugaan suap izin ekspor benih lobster. Dari 17 orang yang ditangkap tersebut, KPK akhirnya menetapkan Edhy Prabowo bersama 6 orang lainnya sebagai tersangka.

Baca juga:  GeRAK Minta KPK Usut Proyek Jalan di Meulaboh Bersumber DOKA

Dari 17 orang yang ditangkap, hanya 7 orang yang dijadikan tersangka dan 5 orang langsung ditahan yaitu Edhy, Staf Khusus Menteri KP Safri, Pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, Staf istri Menteri KP Ainul Faqih dan Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito.

Sedangkan dua orang tersangka lain tak ikut terjaring OTT KPK yakni Amiril Mukminin dan Staf Khusus Menteri KP, Andreau Pribadi Misanta. Untuk dua orang ini KPK meminta agar mereka segera menyerahkan diri.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan pers kepada AJNN, Kamis (26/11/2020) mengatakan penetapan terhadap para tersangka ini dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara.

Baca juga:  Alasan Jaksa Tuntut 2 Penyerang Novel 1 Tahun Penjara: Tak Sengaja Lukai Mata

Dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara tersebut KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *