Pon Yahya: Perjuangan Yang Ditinggalkan Wali Tgk Hasan Tiro Harus Diteruskan

Banda Aceh, Mercinews.com – Ketua Panitia Musyawarah Besar (Mubes) III, Dewan Pimpinan Aceh (DPA), Partai Aceh (PA), Saiful Bahri atau Poh Yahya menyampaikan unek-uneknya di hadapan pimpinan dan ratusan kader partai lokal ini serta tamu yang hadir pada Alacara penutupan Mubes PA III itu, Minggu (26/2/2023) malam di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. seperti dilansir Modusaceh

Pon Yahya begitu bersemangat dan berapi-api menyampaikan unek-uneknya yang sudah lama dia pendam.

Ia menilai, Partai Aceh saat ini mulai tidak kompak lagi dan saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi. Itu sebabnya Mubes tahun ini mengangkat tema; “Meusaboh Tanyoe Meuhase, Meucre bre Tanyoe Binasa”.

Pon Yahya mengingatkan kembali, ketika peristiwa meninggalnya Wali Nangroe Aceh Tgk Hasan Tiro.

Saat itu kata Pon Yahya, setelah jenazah Almarhum di shalatkan di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, ketika jenazah di angkat terjadi gempa sampai dua kali.

Tengku Muhibbudin Waly saat itu coba mengartikan apa makna dibalik gempa tersebut. Menurut dia bahwa, perjuangan yang ditinggalkan Tgk Muhammad Hasan Ditiro adalah perjuangan suci dan harus diteruskan.

Kemudian gempa kedua, mengartikan bahwa ada pertanda jika perjuangan tersebut tidak dilanjutkan, maka akan terjadi bencana yang lebih besar dan kehancuran bagi rakyat Aceh.

“Perjuangan Wali adalah suci, maka harus kita lanjutkan. Begitu pun jika tidak diperjuangkan, maka kehacuran lebih besar terhadap Aceh”, sebut Pon Yahya.

Tapi apa yang terjadi? Ungkap Pon Yahya, malah para pemimpin saling bertengakar, memetingkan diri sendiri.

“Di ateuh ka dimeupake sabe keudroe, pakiban diyub tayu meusaboh (Di atas saling bertengkar, bagaimana yang dibawah diajak bersatu).

Mari kita tinggalkan ego sektoral, kita intropeksi diri masing-masing, karena masih banyak persoalan yang harus kita selesaikan, ucap Pon Yahya dengan nada tinggi.

Itu sebabnya, Ketua DPRA ini juga mengajak seluruh kader PA merawat perdamai Aceh dan mewujudkan Pemerintaha Aceh, sesuai apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki yaitu; Aceh akan mengelola permerintahan sediri dari segala sektor publik.

Begitupun masih ada persoalan dengan pemerintah pusat yang belum selesai.

“Melalui moment Mubes ini, kita berharap untuk bangkit bersama, memperjuangkan Partai Aceh, meski pun lahir partai lokal baru, tentu tidak jadi masalah bagi kita karena itu sudah resiko dari perjuangan dan kita sudah sepakat melanjutkan perjuangan melalui politik,” ujar Pon Yahya.(*)