Politik

Pilkada 2022 Ditunda, Sekjen PA: Ambil Saja Semua Kekhususan Aceh, Cabut UUPA

Partai Aceh Kamaruddin Abu Bakar

Banda Aceh, Mercinews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Aceh (PA) Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak mempertanyakan sikap Pemerintah Indonesia yang dinilainya tak komit terhadap kesepakatan perdamaian yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

Hal ini disampaikan Abu Razak menanggapi penundaan tahapan, program, dan jadwal Pilkada 2022 lantaran Pemerintah Aceh tak menghibahkan anggaran kepada penyelenggara pilkada dengan alasan masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

“Sekarang bagaimana komitmen perdamaian dari Indonesia, apa mau main tipu lagi? Sementara kami PA komitmen dengan perdamaian,” kata Abu Razak, Sabtu (3/4/2021).

Partai Aceh, kata Abu Razak, tetap berpegang pada UUPA di mana pelaksanaan Pilkada Aceh setiap lima tahun sekali.

Baca juga:  Mualem Hadiri Kampanye Hamas di Lapangan Pegayo Subulussalam

“Jangan utak-atik lagi. Aceh tidak sama dengan provinsi lain di Indonesia,” katanya.

Abu Razak juga mengaku heran pelaksanaan pilkada Aceh diganjal dari sisi anggaran.

“Untuk membiayai yang lain, kenapa bisa dibuka (anggaran)? Untuk pilkada mengapa tidak,” katanya.

Karena itu, Abu Razak juga menilai, tak hanya pemerintah pusat, tapi Pemerintah Aceh juga tak menginginkan pilkada dilangsungkan sesuai amanah UUPA.

“Si Nova (gubernur Aceh) memang tidak pernah serius, dari awal dia memang tidak serius,” katanya.

Buktinya, kata Abu Razak, KIP Aceh telah mengajukan kebutuhan anggaran Pilkada 2022 mencapai Rp 214 miliar lebih, tapi tidak ditindaklanjuti Pemerintah Aceh dengan melakukan penandatanganan hibah untuk penyelenggara.

Baca juga:  Simpatisan Partai Aceh Mengamuk di Aceh Tamiang dan Membakar Isi Kantor

Padahal UUPA juga mengamanahkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Aceh bersumber dari APBA.

“Kalau masalah anggaran, kalau memang mau, kapan saja bisa cair, untuk apa tipu-tipu kita,” ucapnya.

Abu Razak juga menegaskan bahwa jika pelaksanaan Pilkada Aceh dilangsungkan pada 2024, maka tidak sesuai dengan UUPA atau sama dengan melanggar hukum.

“Jadi Indonesia ini negara hukum atau tidak?” katanya.

Jika pun Pilkada Aceh tetap dipaksakan pada 2024, Abu Razak pun menyarankan agar pemerintah mencabut semua kekhususan yang ada di Aceh.

“Kalau memang tidak bisa dijalankan pilkada tahun 2022 ambil semua saja kekhususan Aceh, cabut saja UUPA,” katanya.

[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *