Aceh

Pemerintah Aceh Harus Umumkan Siapa Penerima 780 Unit Rumah Dhuafa

Rumah Dhuafa di Aceh

Banda Aceh, Mercinews.com – Pemerintah Aceh awalnya berencana membangun rumah layak huni atau rumah dhuafa melalui APBA tahun 2021 sebanyak 4.430 unit. Namun setali tiga uang, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh bersepakat memangkas jumlah rumah dhuafa tersebut hingga hanya tersisa 780 unit saja yang akan dibangun.

Keputusan tersebut diputuskan dalam rapat evaluasi yang dilakukan oleh Banggar DPR Aceh bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai keputusan tersebut bukan saja bentuk pengabaian atas hak rakyat miskin, tapi juga wujud pelanggaran atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM) Tahun 2017-2022, dimana Pemerintah Aceh akan membangun rumah dhuafa sebanyak 30 ribu unit.

Sebelumnya guna mencapai target RPJM Tahun 2017-2022, dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2021 ditargetkan pembangunan rumah dhuafa sebanyak 6 ribu unit. Sehingga GeRAK melihat pemerintah Aceh tidak konsisten terkait hal tersebut.

Baca juga:  Abror Riski: Fotografi Butuh Perencanaan

Koordinator GeRAK Aceh, Akhalani menyebutkan bahwa ketidakkonsistenan pemerintah Aceh ini sudah sejak awal terlihat melalui dokumen rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh.

“Dalam dokumen itu pemerintah Aceh hanya mengalokasikan pembangunan rumah sebanyak 4.430 unit, dengan anggaran sebesar Rp 434 miliar,” Askhalani, Rabu (17/2/2021) di Banda Aceh.

Padahal menurut Askhalani, dalam evaluasi Mendagri atas Raqan APBA 2021, pembangunan rumah dhuafa tidak termasuk dalam item yang dipermasalahkan atau dilarang. Malah Mendagri meminta agar pemerintah Aceh mencukupkan jumlah rumah dhuafa dari 4.430 unit menjadi 6 ribu unit sesuai target RKPA.

“Jangankan melaksanakan masukan Mendagri, malah TAPA dan Banggar DPR Aceh melakukan pengurangan sebanyak 3.650 unit dari target yang tertuang dalam RKA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh yaitu dari 4.430 menjadi 780 unit,” ungkap Askhalani.

Askhalani mengatakan keputusan terkait rumah dhuafa yang menyangkut kepentingan rakyat miskin ini sangat kontradiktif dengan alokasi anggaran untuk pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPR Aceh, dimana sebelum evaluasi oleh Mendagri jumlahnya sebesar Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,8 triliun setelah evaluasi.

Baca juga:  Gubernur Aceh Ikuti Rakor Peniadaan Mudik Bersama Satgas Covid-19 Nasional

“Kebijakan ini sudah pasti meninggalkan kekecewaan yang mendalam bagi calon penerima yang sudah diverifikasi dan bahkan telah masuk sebagai daftar penerima untuk tahun anggaran 2021 ini,” ujar Askhal.

Untuk itu, guna menghindari konflik sosial ditengah-tengah masyarakat penerima rumah dhuafa, Askhalani mendesak pemerintah Aceh agar segera mempublikasikan siapa saja penerima 780 unit rumah tersebut.

Menurutnya ini sangat penting untuk dilakukan, termasuk menjelaskan alasan penghapusan 3.650 unit rumah, serta kriteria penerima prioritas 780 unit tersebut.

“Bahkan pemerintah Aceh harus menjelaskan alasan penghapusan 3.650 unit rumah, apakah tidak cukup uang? Kalau tidak cukup uang kenapa anggaran Pokir malah naik? Termasuk kriteria 780 unit ini apa?,” pungkas Askhalani.

[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *