Aceh

PB HMI Minta Gubernur Aceh Tidak Terbitkan Lagi Izin Apapun untuk PT LMR

Wakil Bendahara Umum PB HMI, Suyanto (memakai peci hijau putih). Foto: IST.

ACEH TENGAH, Mercinews.com – Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Suyanto meminta Gubenur Aceh agar tidak menerbitkan lagi izin apapun kepada PT Linge Mineral Resources (PT LMR) yang berencana beroperasi di Linge kabupaten Aceh Tengah.

Dalam keterangan pers kepada Ajnn, Senin (31/5/2021) Suyanto menjelaskan masa Eksplorasi PT. LMR akan berakhir pada bulan juni 2021 ini dan saat ini mereka tengah mempersiapkan Dokumen kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dimana hal ini merupakan salah satu syarat bagi perusahaan tambang untuk bisa beroprasi.

“Jika ini terus dibiarkan tidak lama lagi perusahaan raksasa itu akan merusak alam Aceh, khususnya wilayah Gayo. Maka kami minta Gubernur Aceh, Nova Iriansyah harus bersikap tegas terhadap perusahaan yang berencana merusak daerah ini,” ujar Suyanto tegas.

Menurut Suyanto kehadiran perusahaan tambang emas tersebut juga akan menimbulkan dampak kerusakan serius terhadap lingkungan hidup, sosial dan perekonomian masyarakat. Karena mayoritas masyarakat Gayo merupakan petani yang sangat bergantung dengan alam untuk bertahan hidup.

Baca juga:  Ketua DWP Aceh: Menggunakan Masker adalah Ikhtiar

“Kita menolak keras hadirnya perusahaan tambang di daerah Gayo dan kami meminta gubernur Aceh untuk tidak mengeluarkan izin apapun untuk perusahaan tambang ini,” ujarnya.

Permintaan agar tidak mengeluarkan izin apapun untuk perusahaan tersebut menurut Suyanto harus dilakukan meskipun dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara secara umum proses perijinan pertambangan telah menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.

Namun kata Suyanto, UU ini tidak berlaku untuk Aceh, karena dalam UU tersebut di Pasal 173 A juga disebutkan: “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yograkarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.

Suyanto juga menyampaikan bahwa Aceh memiliki Kekhususan dalam mengelola keyayaan alamnya sendiri sebagiamana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006. bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara di Aceh.

Baca juga:  Video Demo Tolak Kedatangan Habib Rizieq ke Aceh Dibubarkan paksa

“Artinya masih sangat mungkin bagi pemerintah Aceh mencabut atau tidak memberikan Izin bagi perusahaan tambang PT Linge Mineral Resources beroperasi di Aceh,” ujar Suyanto.

Demisioner Ketua Umum HMI Cabang Takengon ini juga berharap kepada seluruh masyarakat Gayo agar terus sama-sama menolak hadirnya tambang di daerah itu.

“Menolak hadirnya perusahaan tambang adalah suatu keharusan bagi kita masyarakat Gayo, tidak ada kata kompromi dengan oligarki yang akan merusak dan mencuri hasil kekayaan alam kita. Jangan sampai kita mewariskan bekas galian lubang besar dan rusaknya alam pada anak cucu kita nanti,” tutup Suyanto.

[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *