Umum

PAKAR Desak Pemerintah Aceh Segera Serahkan KUA PPAS Secara Resmi ke DPRA

Banda Aceh, Mercinews.com – Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh meminta Pemerintah Aceh segera menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) secara resmi.

Direktur PAKAR Aceh Muhammad Khaidir mengatakan penyerahan KUA PPAS memang sudah harus diserahkan tepat waktu untuk menghindari terjadinya keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 mendatang.

“Secara regulasi pada bulan Juli Pemerintah Aceh sudah harus menyerahkan KUA PPAS kepada DPRA secara resmi,” kata Muhammad Khaidir, Rabu (25/7).

Kata Khaidir, pentingnya penyerahan KUA PPAS ini supaya DPRA mempunyai waktu yang cukup melakukan pembahasan dan menyetujuinya, sehingga tidak ada alasan kedepannya APBA kembali terlambat disahkan seperti beberapa tahun lalu. Dan bahkan sampai keluarnya Pergub APBA.

Baca juga:  Plt Gubernur Harap Rancangan Qanun APBA Segera Diparipurnakan

Menurut Khaidir, jika nantinya APBA 2019 dapat disahkan tetap waktu (Desember 2018), maka bisa dipastikan penyerapan serta kualitas pembangunan Aceh terlaksana dengan baik tanpa mengejar waktu yang singkat.

“KUA PPAS perlu diserahkan segera agar realisasi APBA 2019 tepat sasaran, dan tepat waktu sehingga pembangunan berjalan secara baik,” ujar pemuda asal Aceh Timur itu.

“Dan juga untuk menghindari terjadinya kembali Pergub APBA, mengingat keterlambatan pengesahan anggaran di Aceh sudah menjadi catatan baruk dari masyarakat,” tuturnya.

Namun, Khaidir menyampaikan, sepengetahuan dirinya Pemerintah Aceh memang sudah menyerahkan dokumen KUA PPAS kepada DPRA, tetapi penyerahan itu tidak dilakukan secara resmi melalui paripurna DPRA, sehingga hal ini membuat legislatif belum membahas isi dokumen penting tersebut.

Baca juga:  Aceh Charity Silaturrahmi dengan Lansia Gampong Lam Paya

“Informasinya dokumen memang sudah diserahkan, tapi DPRA belum membahasnya karena KUA PPAS tersebut belum diberikan secara resmi dalam paripurna,” sebutnya.

Menurut Khaidir, jika Pemerintah Aceh tidak mau atau terus menunda-nunda dokumen tersebut diserahkan melalui paripurna, ditakutkan nantinya bila terlalu lama DPRA enggan membahasnya secara teliti, akibatnya realisasi anggaran tidak akan tepat berjalan baik.

“Jangan sampai KUA PPAS tidak dibahas DPRA, untuk itu Pemerintah Aceh harus segera menyerahkannya dalam sidang paripurna dewan,” harap Muhammad Khaidir.[]
Ajnn.net

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *