Nasional

Moeldoko: Presiden Segera Teken Omnibus Law UU Cipta Kerja

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko (Foto: antaranews

Jakarta, Mercinews.com – Presiden Joko Widodo disebut bakal segera menandatangani Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kemungkinan ini diutarakan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Kata dia, penandatanganan undang-undang yang disahkan 5 Oktober lalu itu tinggal menunggu waktu.

“Ya tinggal menunggu waktu, ya tinggal menunggu waktu dalam beberapa saat,” kata Moeldoko dalam rekaman yang dibagikan oleh KSP, Rabu (21/10).

“Setelah ditandatangani oleh beliau, segera diundangkan dalam lembaran negara,” sambung Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, Presiden Jokowi telah berkomunikasi ke sejumlah pihak terkait UU tersebut. Dari komunikasi itu, ia memastikan bahwa Omnibus Law UU Ciptaker tidak akan terhenti dan bakal terus berjalan.

Baca juga:  Moeldoko Sebut Ada Kelompok Teroris Yang Manfaatkan Massa Aksi Dekat MK

“Ya Secara sudah dijalankan oleh Presiden berkomunikasi dengan berbagai kelompok tetapi ini akan terus tidak akan berhenti tidak berhenti terus berjalan,” beber dia.

Sejak awal proses penyusunan hingga pengesahan beleid tersebut menuai kontroversi. Sebagian kalangan seperti akademisi, kelompok buruh, pegiat hukum dan lingkungan hingga mahasiswa menolak undang-undang.

Akademisi hukum dari Universitas Gadjah Mada misalnya, menilai penyusunan undang-undang cacat prosedur dan bermasalah secara substansi. DPR dan pemerintah dianggap tak transparan dan abai terhadap aspirasi publik dalam penyusunan materi.

Diketahui beberapa waktu terakhir gelombang demo pun terjadi di beberapa daerah. Pelbagai elemen masyarakat menyuarakan protes ke pemerintah dan DPR. Mereka meminta, pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca juga:  Moeldoko: Saya Sampaikan ke Kapolri Jangan lagi ada maaf, Tindak Saja

Sejumlah kelompok masyarakat juga menilai beberapa poin dalam UU tersebut justru merugikan pekerja, misalnya pada klaster ketenagakerjaan.

Beberapa poin yang disebut-sebut merugikan pekerja ialah soal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hingga pemotongan uang pesangon. Namun pada pernyatannya, Jokowi menganggap protes tersebut lantaran masyarakat menerima informasi yang keliru.

“Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dilaterbelakangi disinformasi substansi info dan hoaks media sosial,” ujar Jokowi, Jumat (9/10) petang.

[]

Comments