Politik

Massa PNA Kubu Tiyong “Geruduk” Kemenkumham Aceh

Massa PNA kubu Tiyong melakukan aksi di Kanwil Kemenkumham Aceh, Rabu (2/2/2022).

BANDA ACEH, Mercinews.com – Massa dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) versi Kongres Luar Biasa (KLB) atau kubu Samsul Bahri alias Tiyong, melakukan aksi di depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Aceh, Rabu (2/2/2022).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan massa PNA versi KLB, atas dikeluarkannya SK PNA oleh Kanwil Kemenkumham Aceh yang menetapkan kepengurusan Irwandi Yusuf sebagai pengurus DPP PNA resmi.

Pantauan aksi dilakukan sekira pukul 14.50 WIB.

Massa yang sebagian berseragam orange ‘menggeruduk’ Kanwil Kemenkumham Aceh di Jalan Teuku Nyak Arief Banda Aceh.

Massa mengusung sejumlah poster bertuliskan berbagai persoalan tentang nasib partai mereka, terutama terkait kepengurusan.

Adapun tulisan di antaranya “KLB Lahir Karena Kami Tidak Mau Dipimpin Narapidana”

Ada juga poster lainnya “Narapidana Korupsi Kok Dibela. Kembalikan Partai Kami”.

Salah satu poster lainnya juga bertuliskan “Kami Malu PNA Dipimpin Koruptor”.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih terus melakukan aksi.

Sementara beberapa perwakilan, diterima untuk beraudiensi dengan pejabat Kanwil Kemenkumham Aceh.

Beberapa orator secara bergantian, melantangkan suara mereka menggunakan pengeras suara.

Mereka berorasi di atas mobil yang diparkir di pintu masuk kantor itu.

Mereka yang berorasi berulang kali menyampaikan tentang Irwandi Yusuf, narapidana korupsi yang kini memimpin PNA sebagaimana SK Kemenkumham Aceh.

“Ketua umumnya mendekam di penjara. Bagaimana PNA jadi lebih baik ke depan?,” teriak salah satu orator.

Ia mengatakan, PNA adalah salah satu partai lokal di Aceh yang lahir dari rahim kombatan dan para aktivis.

“PNA lahir untuk menunjukkan demokrasi. Tapi kini PNA dipimpin oleh orang yang berkasus. Kita meminta kader PNA untuk merapatkan barisan untuk melawan ketidakadilan ini,” ujarnya.

Informasi yang diterima, dalam demo itu, massa meminta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh bertanggungjawab karena timbulnya kericuhan dan kegaduhan atas dikeluarkannya SK Kepengurusan DPP PNA untuk Irwandi Yusuf cs.

Massa menduga, adanya keberpihakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam konflik internal Partai Nanggroe Aceh.

[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.