Aceh

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin Tak Paham Atau Bersandiwara?

Dahlan Jamaluddin (Foto: sinarpidie.co)

Banda Aceh, Mercinews.com – Nama Dahlan Jamaluddin, akhirnya menjadi buah bibir. Tak hanya sesama anggota DPR Aceh, khususnya dari Koalisi Aceh Bermarbat (KAB). Tapi juga di sejumlah warung kopi yang selama ini menjadi episentrum “politik” di Kota Banda Aceh.

Ini bukan soal “keberaniannya” mengetuk palu, menolak proyek multi years (tahun jamak) 2020 pada Sidang Paripurna DPR Aceh beberapa waktu lalu.

Sebaliknya, lakon yang dia perankan dalam pentas sandiwara di gedung wakil rakyat tersebut.

Itu sejalan dengan terkuaknya Surat Keputusan (SK) Pimpinan Sementara DPRA, Nomor: 02/PMP-SEMENTARA/DPRA/2019, tanggal 23 Oktober 2019.

Isinya, persetujuan penyempurnaan Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Qanun Aceh, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2020.

Termasuk rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, yang secara jelas dan nyata menyebut; adanya proyek multy years.

Surat keputusan yang ditandatangani Ketua DPRA sementara, Dahlan dan Dalimi ini menyebut, keputusan pimpinan sementara itu, merupakan dasar penetapan Qanun Aceh, tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Aceh Tahun 2020 dan berlaku sejak ditetapkan.

Itu sebabnya, keputusan ini merupakan matriks tindak lanjut dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap rancangan Qanun Aceh, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2020 tadi.

Sekaligus, menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu.

Nah, yang jadi soal kemudian, Dahlan Jamaluddin justeru mengetuk palu pembatalan kesepakatan proyek tahun jamak (multy years). Itu dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Rabu, akhir Juli 2020.

Baca juga:  Polda Aceh Tangkap Empat Orang Penyelundup Imigran Rohingya ke Aceh

Ketua DPR Aceh itu sepakat dengan sejumlah anggota parlemen lain yang membatalkan 14 ruas jalan penghubung antardaerah dan satu waduk dengan pagu anggaran Rp 2,7 triliun.

Menurut Dahlan perencanaan anggaran dalam proyek yang ditandatangani Ketua DPR Aceh Periode 2014-2019 bersama Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, bermasalah alias cacat prosedural.

“Proyek itu masuk tiba-tiba dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020,” ungkap Dahlan, sesumbar.

Kepada awak media pers, seolah tanpa ragu, Dahlan juga menyebut. Nota kesepahaman (MoU) proyek multiyears 2020-2022, tanpa pembahasan di Komisi IV dan disepakati bukan diputuskan dalam sidang paripurna, hanya disepakati Plt Gubernur dan pimpinan DPRA pada akhir 2019 lalu.

Selain itu, tidak melibatkan anggota DPRA lainnya. Kata Dahlan, ini artinya proses penganggaran tersebut, tidak sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Seharusnya terjadi persetujuan bersama antara legislatif dengan eksekutif. Proyek ini juga harusnya disepakati dalam KUA-PPAS tahun 2020.

“Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, kebijakan penganggaran tahun jamak itu berdasarkan atas persetujuan bersama,” ujar Dahlan kepada wartawan.

Entah itu sebabnya, niat dan tekad 56 dari 81 anggota DPRA (khususnya KAB) untuk membatalkan proyek Multiyears melalui sidang paripurna DPR Aceh tak kendur dan surut.

Baca juga:  Update Real Count KPU: Suara sementara PA Masih Unggul, PNA Diurutan Ketujuh

Di sisi lain, Pemerintah Aceh dibawah kendali Nova Iriansyah menunjukkan sikap melawan. Itu dibuktikan dengan mengalang dukungan dari sejumlah kepala daerah di beberapa kabupaten kota di Aceh.

Bahkan, memunculkan adanya tuntutan pembentukkan Provinsi ALA, jika proyek ini dibatalkan.

Belum lagi saling unjuk aksi demontrasi antar pendukung di Gedung DPR Aceh dan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Hasilnya, sikap Pemerintah Aceh ini berujung pada penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Kamis malam, 10 September 2020.

20201019-surat-dahlan

Lihat saja, melalui sidang paripurna, ada 56 dari 81 anggota DPRA yaitu, Fraksi Partai Aceh, Gerindra, PNA, PKS, PAN dan Golkar, menjadi lokomotif hak interpelasi ini.

Entah itu sebabnya, walau Nova Iriansyah menyampaikan jawaban terkait interpelasi yang diajukan DPR Aceh di Gedung DPR Aceh, Jumat, 25 September 2020. Sejumlah anggota DPR Aceh tetap tidak puas dan ngotot serta mengusulkan pemakzulan terhadap Nova Iriansyah.

Ironisnya, terkuak kemudian, Dahlan Jamaluddin dalam posisinya sebagai Ketua DPR Aceh sementara ketika itu, justeru sudah membubuhkan tanda tangan persetujuannya.

Kini, setelah lakon drama serial “Sengkuni” ini terkuak ke publik. Masihkah sandiwara yang dimainkan Dahlan Jamaluddin menarik untuk menjadi tontonan?

Sayangnya, saat dikonfirmasi media sejak Minggu kemarin, hingga berita ini diunggah, politisi Partai Aceh (PA) yang juga alumni Universitas Widya Mataram Jogyakarta itu tak menjawab dan membalasnya. Ada apa?

[]

Comments