Hukum

Ketahuan BPK, Insentif Khusus Gubernur Aceh Rp 100 Juta per Bulan Dihentikan

Banda Aceh, Mercinews.com – Pemerintah Aceh akhirnya menghentikan pembayaran insentif khusus gubernur senilai Rp 100 juta per bulan.

Hal ini dilakukan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh di mana pembayaran insentif khusus gubernur tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

BPK telah mengungkap hal itu dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020. LHP itu juga telah diserahkan kepada DPRA pad 4 Mei 2021 lalu.

Baca juga:  Gubernur Aceh Ikuti Acara Penandatanganan Kerja Sama Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM

Dalam LHP tersebut, BPK menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh melalui sekretaris daerah menyatakan tidak akan merealisasikan insentif khusus gubernur Aceh tersebut untuk tahun 2021, serta tak lagi menganggarkannya pada 2022 dan tahun-tahun anggaran berikutnya.

Namun tak jelas seperti apa nasib duit rakyat yang telah diterima Nova pada tahun 2020 senilai Rp 990 juta.

Diberitakan sebelumnya, BPK mengungkap bahwa Nova meraup penghasilan berupa insentif khusus gubernur senilai Rp 100 juta per bulan, di samping penghasilan resminya seperti gaji, tunjangan, pengahasilan lainnya, dan belanja penunjang operasional (BOP).

Baca juga:  Gubernur Nova Iriansyah Copot Kepala DPMPTSP Aceh

Tapi penghasilan yang diterimanya itu tak sepenuhnya memiliki dasar hukum yang jelas.

BPK menyebutkan bahwa Kasubdid Anggaran Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM tak mampu menunjukkan dasar hukum penganggaran insentif khusus untuk gubernur Aceh tersebut.

[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *