Politik

Kanwil Kemenkumham Aceh Tolak PNA Versi Tiyong

Bendera PNA

BANDA ACEH, Mercinews.com – Polemik dan konflik internal dualisme kepengurusan Partai Nanggroe Aceh memasuki babak baru.

Setelah menunggu lebih satu tahun, akhirnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Aceh mengeluarkan keputusan menolak permohonan perubahan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan kepengurusan PNA hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang diketuai Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong Cs.

Penolakan tersebut dikuatkan dengan surat keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman nomor W.1.AH.11.03-877 tertanggal 6 Desember 2021 yang pada intinya menolak mengesahkan permohonan perubahan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan kepengurusan PNA hasil KLB.

Berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi dokumen faktual yang disampaikan oleh DPP PNA versi KLB dengan ini disampaikan bahwa permohonan pengesahan perubahan AD, ART, dan kepengurusan PNA tidak dapat disahkan,” demikian bunyi surat Kemenkumham Aceh yang diterima Serambinews, Selasa (7/12/2021) malam.

Disebutkan dalam surat itu, permohonan Tiyong Cs ditolak karena tidak memenuhi ketentuan AD, ART PNA sebagaimana surat keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Nomor W1-305.AH.11.01 tahun 2017 tentang pengesahan perubahan AD dan ART, nama, lambang dan kepengurusan Partai Nasional Aceh menjadi Partai Nanggroe Aceh.

Dalam surat keputusannya, Kemenkumham Aceh menyebutkan bahwa permohonan DPP PNA versi KLB Nomor 455/DPP-PNA/IX/2019 Nomor 23 September 2019 perihal mohon pengesahan perubahan AD, ART, kepengurusan PNA telah dilakukan verifikasi oleh tim penelitian dan verifikasi dokumen Kanwil Kemenkumham Aceh pada 20 April 2021.

Tim ini sendiri dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Nomor W-1-174-KP.07.01 tahun 2021 tanggal 4 April 2021 tentang pembentukan tim penelitian dan verifikasi berkas dokumen permohonan perubahan kepengurusan dan AD/ART PNA hasil KLB.

Baca juga:  Pasca Tuntutan Jaksa, Begini Curhatan Darwati Istri Irwandi Yusuf

Dari hasil penelitian dan verifikasi, pihaknya menemukan enam poin yang mana pelaksanaan KLB yang dilaksanakan pada 14 September 2019 di Aula Gedung Ampon Chik Peusangan Universitas Al-Muslim (Umuslim) Bireuen, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keenam poin tersebut yakni, a) Kongres Luar Biasa PNA di Kabupaten Bireuen tanggal 14 September 2019 tidak memenuhi ketentuan Pasal 57 ayat (3) AD PNA tentang peserta KLB.

b) Dari 23 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PNA, yang hadir 21 DPW dalam KLB, namun dari 21 DPW hanya 5 DPW yang hadir lengkap, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ART.

c) Tanda tangan DPW pada daftar hadir KLB PNA tanggal 14 September 2019 tidak identik dengan tanda tangan asli pengurus DPW.

d). Terdapat perbedaan nama pengurus DPW pada daftar hadir dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat PNA tentang pengesahan pengurus DPW PNA Kabupaten periode 2017-2022.

e). Majelis tinggi partai yang hadir pada KLB PNA hanya 2 orang dari 5 orang Majelis tinggi partai. Terakhir, f) Peserta KLB PNA yang hadir tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ART PNA.

Mereka yang hadir tapi tidak memenuhi syarat, adalah dari Dewan Pimpinan Pusat hanya dihadiri Irwansyah sebagai ketua tanpa adanya sekretaris dan anggota.
Kemudian dari Komisi Pengawas Partai hanya dihadiri Abrar Muda sebagai sekretaris komisi tanpa dihadiri oleh ketua dan anggota komisi.

Berikutnya, tidak dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan anggota Mahkamah Partai.
Kemudian, tidak dihadiri oleh Bendahara Umum PNA atas nama Lukman Age, akan tetapi dihadiri oleh Nurdin R sebagai Bendahara Umum PNA yang tidak seusai dengan surat keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Nomor W1-675-AH.11.01 tahun 2017.

Baca juga:  PNA Bagikan Sembako untuk Warga Kurang Mampu yang terdampak Corona

Sekadar mengulang kembali, pelaksanaan KLB PNA terjadi setelah Irwandi mengganti dan mengangkat ketua harian dari Samsul Bahri alias Tiyong ke Darwati A Gani secara tiba-tiba pada 5 Agustus 2019.

Selain itu, Irwandi juga mengangkat Muharram Idris sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai menggantikan Miswar Fuady.

Pergantian itu dilakukan Irwandi dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Menurut Tiyong dan Miswar Fuady kala itu, pergantian dan pengangkatan tersebut dinilai melanggar AD/ART partai sebab dilakukan tidak melalui rapat pleno.

Atas alasan tersebut, kader partai berwarna orange itu membuat perlawanan dengan mengusulkan KLB dalam rangka menggantikan Irwandi Yusuf dari posisi ketua umum.

Yang tak kalah menarik, disaat sedang menunggu sebuah kepastian akan lahirnya SK dari Kemenkumham Aceh, Miswar Fuady melakukan manuver.

Ia kembali ke PNA hasil Kongres 2017 dengan Ketum Irwandi Yusuf dan meninggalkan Tiyong yang sudah mengangkatnya sebagai Sekjen hasil KLB.
Miswar Fuady mengaku, bersedia kembali dalam kepengurusan PNA hasil Kongres 2017 semata-mata untuk menyelamatkan partai ke depan.

Sebab, sejak terjadinya dualisme kepemimpinan, roda organisasi partai tersebut menjadi macet total dan vakum.
SK pengangkatan Miswar Fuady sebagai Sekjen PNA kubu Irwandi ditandatangani pada Senin, 23 November 2020 di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

“Menetapkan dan menguatkan kembali jabatan Miswar Fuady sebagai Sekretaris Jenderal PNA. Dekrit ini mulai berlaku Hari Senin tanggal 23 November 2020. Hal ini dilakukan semata-mata untuk penyelamatan Partai Nanggroe Aceh, 20.000 kader PNA, dan 6,88% suara PNA untuk DPR Aceh,” tulis Irwandi.

[]

Sumber: Serambi

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *