Politik

Gubernur Aceh Nova Iriansyah bentuk tim pengawasan implementasi MoU Helsinki

Nama-nama tim pembinaan dan pengawasan MoU Hensinki yang dibentuk Gubernur Aceh (ANTARA/HO)

Banda Aceh, Mercinews.com –
Gubernur Aceh Nova Iriansyah membentuk tim pembinaan dan pengawasan Memorandum of Understanding (MoU) Hensinki guna melihat sejauh mana pelaksanaan dari isi perjanjian damai Aceh tersebut.

“Tugas kami adalah mengadvokasi dan pengkajian tentang MoU Helsinki, UUPA (UU Pemerintah Aceh), kerja kami sudah ada hasil,” kata Koordinator Tim Pembinaan dan Pengawasan MoU Hensinki Prof Farid Wadji, di Banda Aceh, Senin (31/5)2021)

Dalam surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/1196/2021 tersebut, tim pengawasan MoU yang ditunjuk sebanyak 12 orang, terdiri dari akademisi, staf khusus Wali Nanggroe serta mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Prof Farid mengatakan, sejauh ini kerja advokasi mereka setidaknya sudah ada hasil yang telah dituliskan dalam buku tebal, pencatatan tersebut hasil turun lapangan bertemu orang-orang yang pernah terlibat dalam perjanjian damai yakni mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga putra Aceh yang saat ini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A Djalil.

Baca juga:  Wali Nanggroe Aceh Tgk Malek Mahmud: Saya Berkewajiban Ingatkan Pemerintah

“Buku itu berisi tentang kesejarahannya, regulasi, implementasi MoU Helsinki serta UUPA dengan kenyataannya,” kata mantan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu.

Farid menyampaikan, kenyataannya hari ini adalah hasil implementasi perjanjian damai tersebut belum mencapai harapan yang diinginkan.

UUPA sebagai turunan dari perjanjian damai Aceh tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, padahal itu sesuatu yang berharga dalam upaya kemajuan Aceh.

Baca juga:  Gubernur Nova: Aceh Butuh Pemuda Kreatif dan Inovatif Untuk Dukung Pembangunan

“Mungkin setelah adanya hasil dari buku yang diperoleh, maka perlu ditindaklanjuti kekurangan MoU Helsinki setelah 15 tahun berlalu. Perlu eksekusi dari Gubernur, dan kebijakan lain ada di DPR Aceh,” katanya.

Selain itu, lanjut Farid, persoalan implementasi MoU Helsinki ini bukan hanya di Aceh, tetapi juga disebabkan tidak adanya peraturan turunan dari UUPA seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau regulasi lainnya untuk mengaplikasikan hasil kesepakatan damai tersebut.

“Karena itu tidak lahir, belum bisa diterapkan, itu masalahnya. Maka target ke depan bagaimana MoU Helsinki seperti produk awal, ada payung hukum besar,” demikian Prof Farid.

[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *