Gedung Kemenham Resmi Bernama K.H. Abdurrahman Wahid, Natalius Pigai: Wujud Penghormatan bagi Pejuang HAM

Senin, 10 November 2025 - 21:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menham Natalius Pigai.(Foto: istimewa)

Menham Natalius Pigai.(Foto: istimewa)

Jakarta, Mercinews.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menetapkan nama baru bagi kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham). Gedung yang terletak di kawasan Jakarta Selatan itu kini resmi bernama Gedung K.H. Abdurrahman Wahid, sebagai bentuk penghormatan atas jasa Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dalam membangun fondasi HAM di Indonesia.

Penetapan nama Gedung Kemenham itu diumumkan Pigai tidak lama setelah Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

“Saya langsung menetapkan nama gedung Kemenham dengan nama Gedung K.H. Abdurrahman Wahid. Ini bentuk penghormatan atas peran dan jasa beliau dalam bidang HAM. Beliau, bagaimanapun, adalah tokoh dan pejuang HAM,” ujar Pigai dalam keterangannya di Jakarta.

Pigai menyebut, Gus Dur merupakan sosok yang konsisten memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan bagi semua golongan. Ia berharap, gedung berlantai sembilan itu dapat menjadi simbol sekaligus pusat peradaban HAM di Indonesia—sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur semasa hidupnya.

“Selama hidupnya, Gus Dur menegaskan bahwa setiap manusia berhak diperlakukan secara bermartabat tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. Beliau juga menjadi pelopor dalam menumbuhkan semangat perdamaian dan pluralisme,” tuturnya.

Baca Juga:  Peneliti BRIN Ancam Bunuh Semua Warga Muhammadiyah

Lebih lanjut, Pigai menyoroti langkah-langkah progresif Gus Dur saat menjabat Presiden RI, termasuk pembentukan Kementerian HAM serta pencabutan kebijakan diskriminatif seperti Tap MPRS Nomor XXV/1966 yang melarang penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme-Leninisme.

Selain itu, Pigai juga menilai pendekatan Gus Dur terhadap Papua sebagai wujud nyata kebijakan humanis yang menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek pembangunan.

“Beliau membuka ruang dialog dan menegaskan bahwa identitas budaya Papua adalah bagian dari kebinekaan Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga:  11 Tim Medis MER-C Indonesia Berhasil Masuk ke Jalur Gaza Bersama WHO

Pigai menutup pernyataannya dengan harapan agar semangat Gus Dur terus menjadi inspirasi bagi pembangunan HAM di Tanah Air. “Kami berharap nilai dan prinsip perjuangan Gus Dur akan terus menjadi panduan dalam menegakkan martabat manusia di Indonesia,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11) menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa yang dinilai berjasa besar, termasuk Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia.(red)

Berita Terkait

Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Dinilai Langkah Rekonsiliasi dan Penghormatan Sejarah
Dugaan Bullying Mengemuka di Balik Tragedi Ledakan SMAN 72 Jakarta 
Kemenkum RI dan CISAC Jajaki Kerja Sama Perkuat Ekosistem Musik dan Digital
Pers Indonesia dan Perjuangan Palestina: Dari Solidaritas hingga Narasi Kemanusiaan
Djuyamto Mohon Keadilan Berdasarkan Ketuhanan, Bukan Tekanan Publik
Pertemuan Prabowo-Jonan Jadi Sinyal Pemerintahan Terbuka pada Gagasan dan Kritik
Ignasius Jonan Dua Jam Bertemu Prabowo di Istana, Ternyata Ini yang Dibahas
Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, Begini Kronologinya

Berita Terkait

Senin, 10 November 2025 - 21:55 WIB

Gedung Kemenham Resmi Bernama K.H. Abdurrahman Wahid, Natalius Pigai: Wujud Penghormatan bagi Pejuang HAM

Minggu, 9 November 2025 - 11:14 WIB

Dugaan Bullying Mengemuka di Balik Tragedi Ledakan SMAN 72 Jakarta 

Sabtu, 8 November 2025 - 11:08 WIB

Kemenkum RI dan CISAC Jajaki Kerja Sama Perkuat Ekosistem Musik dan Digital

Sabtu, 8 November 2025 - 00:41 WIB

Pers Indonesia dan Perjuangan Palestina: Dari Solidaritas hingga Narasi Kemanusiaan

Kamis, 6 November 2025 - 12:15 WIB

Djuyamto Mohon Keadilan Berdasarkan Ketuhanan, Bukan Tekanan Publik

Berita Terbaru

M. Harry Mulya Zein (Foto:istimewa)

Opini

Smart Governance, Sebuah Keniscayaan untuk Indonesia

Selasa, 11 Nov 2025 - 09:47 WIB