Jakarta, Mercinews.com – Rencana eksekusi pengosongan tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 15, Menteng, Jakarta Pusat, batal dilaksanakan pada Rabu (29/10/2025). Penundaan eksekusi tersebut terjadi setelah adanya surat dari kuasa hukum pihak termohon yang dikirim kepada kepolisian.
Kuasa hukum pemohon eksekusi, Purnama Sutanto, SH, menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi tanah di Menteng ini telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 90/2017.Eks jo. 495/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. 511/PDT/2015/PT.DKI jo. 1782 K/Pdt/2016 jo. 57 PK/PDT/2018 jo. 643 PK/PDT/2019, tertanggal 18 Juli 2023.
“Objek yang akan dieksekusi adalah tanah dan bangunan seluas 687 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 431/Gondangdia atas nama Noraini Bawazier,” ujar Purnama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelum pelaksanaan eksekusi, kuasa hukum Noraini Bawazier, Srie Melyani, SH, menyampaikan surat kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat dengan nomor A-SM040/X/YA/2015. Surat tersebut berisi permohonan agar kepolisian tidak memberikan pengamanan terhadap eksekusi.
Dalam suratnya, Srie menyebut bahwa perkara yang menjadi dasar eksekusi bukan sengketa hak, melainkan gugatan keinginan membeli tanah milik kliennya. Ia juga menyatakan, dalam amar putusan tidak disebutkan bahwa penggugat merupakan pemilik sah objek perkara.
Srie menambahkan bahwa putusan tersebut pernah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI pada Agustus 2024. Dalam rapat itu, Komisi III disebut menyimpulkan bahwa putusan tersebut bersifat non-executable karena bertentangan dengan hak kepemilikan sah milik Noraini Bawazier.
Kuasa hukum pemohon menyebut bahwa pembatalan eksekusi terjadi setelah surat tersebut diterima oleh pihak kepolisian.
“Eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena adanya surat dari kuasa hukum termohon,” kata Purnama.
Berkekuatan Hukum Tetap
Kuasa hukum pemohon lainnya, Hendri Donal, S.H., menjelaskan bahwa eksekusi merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia menyatakan bahwa pengadilan telah mengajukan permintaan bantuan pengamanan kepada kepolisian.
“Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi secara paksa apabila tidak dijalankan secara sukarela,” ujar Hendri.
Hendri juga menyampaikan bahwa hasil RDPU DPR tidak memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan eksekusi pengadilan. Menurutnya, pelaksanaan putusan berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak termohon belum dapat dikonfirmasi mengenai surat yang diduga menjadi dasar penundaan eksekusi. Begitu juga dengan pihak kepolisian maupun PN Jakarta Pusat belum menyampaikan keterangan resmi.(tim)
