Nasional

DPR Setujui Perppu Penanganan Covid-19 Jadi Undang-Undang

DPR Setujui Perppu Penanganan Covid-19 Jadi Undang-Undang

Jakarta, Mercinews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) sebagai kebijakan hukum -Undang (UU). Hal itu disampaikannya dalam sidang Rapat Paripuran DPR RI, di Jakarta .

Puan mengatakan, dalam pandangan mini fraksi ada 8 fraksi yang setuju membuat Perppu corona menjadi UU. Sementara satu fraksi yaitu Partai Keadilan Sosial ( PKS ) menolak Perppu tersebut. Kendati begitu, hasil revisi PKS tak berhasil dan tetap menjadikan Perppu menjadi UU.

“Setuju untuk menjadi UU? Tok!” tanya puan sembari buat Perppu tersebut menjadi UU, di DPR RI, Jakarta, Selasa (12 // 5).

Baca juga:  Jam Malam Dicabut, Sejumlah Remaja di Banda Aceh Balapan Liar

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta membantah suara bulat yang diberikan DPR untuk mendukung Perppu tersebut sebagai Undang-Undang. Sukamta mengatakan, PKS masih menolak menolak Perppu No.1 Tahun 2020.

“PKS ditolak. Jadi Perppu tidak bulat disetujuinya,” kata Sukamta melalui pesan singkat, Sabtu (9/5).

Sukamta membenarkan, PKS satu-satunya fraksi di DPR yang tidak disetujui Perppu No.1 Tahun 2020. Enam dari sembilan fraksi di DPR merupakan koalisi pemerintah. Sementara itu, tiga yang berada di luar pemerintahan adalah PKS, Demokrat, dan PAN. Demokrat dan PAN sudah menyatakan sikap mendukung Perppu tersebut menjadi undang-undang.

“Iya,” kata anggota Banggar DPR yang membenarkan.

Baca juga:  Darurat virus Corona, Xi Jinping Minta Warga China di luar negeri Balik Kampung

Sebagai Informasi, Perppu ini diterbitkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan memadai, yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa di dalam mengatasi pertanggungan yang mendukung di tengah wabah corona.

Selain itu Perppu juga menentang demi keselamatan yang memfokuskan keuangan nasional ini tidak menjalar menjadi krisis keuangan.

Selain itu, data menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memiliki korban jiwa dan kerugian material yang besar dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi masyarakat, dan dunia usaha. Dalam kebijakan ini, maka pemerintah segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa untuk penyelamatan keuangan nasional melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN.

[m/news]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *