Kesehatan

Corona Kian Mengerikan, DPRA: Pemerintah Aceh Terkesan Main-main dengan Nyawa Rakyat

Banda Aceh, Mercinews.com Pemerintah Aceh belum juga bisa mengendalikan wabah penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Penyebarannya di Tanah Rencong pun dinilai sudah pada level mengerikan. Aceh saat ini telah berada dalam keadaan darurat.

“Berdasarkan data harian Kemenkes, dalam dua pekan terakhir,  kasus positif di Aceh melonjak tajam, penambahan kasus per hari mencapai 70 persen,” kata Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin saat menyampaikan pernyataan sikap DPRA terhadap kondisi pandemi di Aceh, Senin (14/9/2020).

Dahlan mengungkapkan bahwa hingga Minggu, 13 September 2020, kasus positif telah mencapai 2.739 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 93 kasus.

“Menurut IDI, dari angka positif tersebut, hampi 400 orang adalah tenaga medis. Bahkan Aceh telah kehilangan dua dokter terbaik akibat Covid-19 ini,” katanya.

Kondisi semakin mengerikan, kata Dahlan, tatkala Pemerintah Aceh tak memiliki sanse of crisis terhadap pandemi.

Hingga saat ini, kata Dahlan, tak diketahui berapa persisnya orang yang telah diswab di Aceh.

“Dengan begitu, kita tidak pernah tahu berapa positivity rate saat ini,” katanya.

Positivity rate adalah persentase dari pasien yang memiliki hasil tes positif Covid-19. Cara menghitungnya dengan membagi jumlah total kasus positif dengan jumlah spesimen yang diperiksa.

Baca juga:  Ustadz Ilham: Menjalankan Protokol Kesehatan adalah Ikhtiar

“Kita juga tak pernah tahu kluster-kluster mana saja yang sudah terbentuk dalam penyebaran wabah ini. Pemerintah Aceh tidak pernah terbuka,” kata Dahlan.

Dia melanjutkan, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menduga penyebaran Covid-19 sudah menyasar keluarga, dalam artian sudah terjadi kluster keluarga.

“Tapi lagi-lagi tidak ada data yang dibuka oleh Pemerintah Aceh. Setiap hari yang dijelaskan adalah jumlah penambahan positif. Padahal masyarakat perlu tahu lebih dari itu, seperti bagaimana penyebaran, bagaimana antisipasi, di mana kluster terbesar, da informasi lainnya,” kata Dahlan.

Jauh-jauh hari, kata Dahlan, DPRA sebetulnya telah mengeluarkan rekomendasi yang merupakan hasil keputusan badan musyawarah terkait penanganan Covid-19 di Aceh ini.

Rekomendasi itu juga telah dikirim ke Pemerintah Aceh pada 23 Maret 2020 lalu, di saat belum satu pun kasus positif di temukan di Tanah Rencong.

Sebagai langkah preventif, DPRA di antaranya meminta Pemerintah Aceh memperketat perbatasan dengan mendirikan posko pemeriksaan. “Namun langkah ini tidak dilakukan secara serius sehingga virus itu masuk dari luar ke Aceh, hingga terjadi lah penyebaran lokal hingga saat ini,” katanya.

Baca juga:  Sekda Kota Langsa Positif Virus Corona

Celakannya, Pemerintah Aceh tak memiliki rencana aksi yang jelas untuk penanganannya. “Sehingga terkesan main-main dengan nyawa rakyat Aceh,” kata Dahlan.

Sejak gugus tugas dibentuk, kata Dahlan, hanya pernah rapat satu kali di Pendopo Gubernur Aceh. “Selebihnya tidak ada. Mereka tidak melibatkan orang-orang yang selama ini ahli di bidangnya, ahli kesehatan masyarakat, atau ahli epidemiologi yang paham tentang penyebaran wabah,” kata Dahlan.

Yang dilakukan saat ini, lanjut Dahlan, adalah upaya di hilir, seperti membangun ruang pinere di rumah sakit, dan pencitraan.

“Jika kita ibaratkan penyebaran Covid ini adalah air mengalir di dalam pipa, maka yang seharusnya dilakukan adalah menyumbat pipa untuk menghentikan penyebaran, bukan membangun bak air. Sebab, sebanyak apapun bak air dibangun, tidak akan pernah cukup selama air terus mengalir,” katanya.

[]

Comments